Satu Partai Nonpengusung Masuk Kabinet Dianggap Cukup

Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani tak sepakat semua partai nonpengusung diajak masuk ke kabinet menteri Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Jika pun masuk ke kabinet, satu partai nonpengusung dianggap cukup. Menurut Arsul, keputusan mengajak partai nonpengusung masuk ke kebinet butuh kesepakatan semua partai politik (parpol) koalisi. Mereka membahas apakah perlu menambah jumlah parpol di kabinet atau tetap dengan formasi yang sudah ada. "Kalau dianggap sudah cukup berarti tidak nambah. Kalau dianggap belum cukup untuk menjamin dukungan bagi pemerintahan ya mungkin bisa nambah satu kira-kira," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2019.  Komposisi parpol pendukung pemerintah mencapai 60,7 persen suara di parlemen. Sementara itu, parpol nonpengusung hanya 39,3 persen suara. Angka itu sudah cukup ideal mengisi komposisi kabinet.  "Siapa yang mau diajak karena tentu tidak semua bakal masuk. Nanti checks and balances-nya (pengawasan dan keseimbangan) tidak jalan di DPR," jelas dia. Baca: Kabinet Jokowi Butuh Oposisi Menurut Arsul, jumlah komposisi parpol di kabinet yang gemuk tidak sehat bagi demokrasi. Fungsi check and balance sesuai dengan prinsip sistem pemerintahan yang demokratis jadi hilang.  Arsul enggan berspekulasi satu partai yang kayak ditarik masuk kabinet. PPP menyerahkan sepenuhnya kepada koalisi partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.  "PPP posisinya kalau pun mau nambah menurut hemat hanya satu. Kalau pun nambah, tapi kalau di KIK (Koalisi Indonesia Kerja) sudah enggak usah nambah ya PPP menghormatilah," pungkas dia.