Suasana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Foto: Antara/Nur Aprilliana Br Sitorus
Suasana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Foto: Antara/Nur Aprilliana Br Sitorus

Kubu Moeldoko Klaim Masih Layak Menggunakan Atribut Demokrat

Nasional partai politik sby Partai Demokrat Moeldoko kongres partai demokrat
Anggi Tondi Martaon • 20 April 2021 16:02
Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat kubu Moeldoko merasa masih berhak menggunakan atribut partai. Pasalnya, proses hukum penentuan keabsahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara, masih berjalan.
 
"(Masih) di tahap administrasi dan pengadilan tata usaha negara serta pengadilan lain terkait dengan perselisihan kepengurusan yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat," kata salah satu Tim Hukum DPP Demokrat kubu Moeldoko, Hendra Karianga, dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 Maret 2021.
 
Menurut dia, tidak boleh ada pihak yang melarang penggunaan atribut partai. Kedua belah pihak di Demokrat memiliki hak yang sama memanfaatkan atribut partai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"(DPP Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY) tidak berhak melarang DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang dengan seluruh anggota Partai Demokrat yang tergabung di dalamnya untuk menggunakan seluruh atribut Partai Demokrat," ungkap dia.
 
Baca: Sidang Perdana Gugatan AD/ART Demokrat Kubu Moeldoko Ditunda
 
Selain itu, kubu AHY diminta tidak menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 2020 sebagai dalih. Kubu AHY juga disarankan tidak mengambil tindakan hukum kepada kader.
 
"Karena akan menimbulkan konsekuensi hukum serius, termasuk menyebut nama-nama dalam somasi terbuka tersebut adalah perbuatan melawan hukum, baik perdata maupun pidana," ujar dia.
 
DPP Partai Demokrat menyomasi kubu KLB Deli Serdang pimpinan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Setidaknya ada beberapa poin somasi tersebut.
 
Kubu Moeldoko dilarang menggunakan atribut partai. Kepengurusan hasil KLB itu juga diminta menghentikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan partai berlogo Mercy itu. Jika masih membandel, Demokrat bakal mengambil langkah hukum.
 
"Kami akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan segala upaya hukum," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Senin, 19 April 2021.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif