Sidang gugatan keabsahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Hasil Kongres Partai Demokrat Tahun 2020. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang gugatan keabsahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Hasil Kongres Partai Demokrat Tahun 2020. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Sidang Perdana Gugatan AD/ART Demokrat Kubu Moeldoko Ditunda

Nasional partai politik Partai Demokrat kongres partai demokrat
Fachri Audhia Hafiez • 20 April 2021 13:26
Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menunda sidang perdana gugatan keabsahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Hasil Kongres Partai Demokrat Tahun 2020. Sebab, penggugat tidak hadir dalam persidangan.
 
"Sidang kita tunda untuk memanggil sekali lagi para penggugat, satu minggu ke depan Selasa, 27 April 2021," ujar Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri di PN Jakpus, Selasa, 20 April 2021.
 
Gugatan tersebut tercatat pada nomor perkara 213/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst. Penggugat terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kubu Moeldoko, Ketua DPC Demokrat Konawe Utara Jefri Prananda, Ketua DPC Demokrat Muna Barat Laode Abdul Gamal, Ketua DPC Buton Utara Muliadin Salemba, serta Ajrin Duwila dan La Moane Sabara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, pihak tergugat yaitu DPP Partai Demokrat periode 2020-2025 selaku tergugat I serta DPP Partai Demokrat periode 2015-2020 sebagai tergugat II. Turut tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly.
 
Anggota Tim Hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob, mengatakan tiga pihak penggugat yakni Jefri, Laode, dan Muliadin telah mencabut gugatan. Ketiganya telah berkomunikasi dengan DPP Partai Demokrat.
 
"Para penggugat itu sudah memberikan surat kepada kami. Surat pencabutan gugatan karena mereka merasa tak pernah memberikan kuasa dan kemudian surat pernyataan ketiga penggugat tersebut," ujar Mehbob.
 
Baca: Demokrat Somasi Kubu Moeldoko
 
Ketiganya, kata Mehbob, juga sudah melaporkan pengacaranya ke Polda Metro Jaya. Mereka merasa namanya dicatut dalam gugatan tersebut.
 
"Diduga tanda tangan mereka dipalsukan," ucap Mehbob.
 
Dalam perkara ini, penggugat meminta PN Jakpus melarang tergugat I melakukan segala tindakan hukum, baik keluar maupun ke dalam, atas nama Partai Demokrat. Termasuk melarang tindakan-tindakan tergugat I yang melakukan pemecatan-pemecatan terhadap peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, Sumatra Utara.
 
Kubu Moeldoko menilai AD/ART Partai Demokrat melanggar aturan formil dan materiil. Mereka juga menuntut DPP Partai Demokrat membayar ganti rugi Rp100 miliar.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif