Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id, Minggu, 18 April 2021. Foto: Medcom.id
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id, Minggu, 18 April 2021. Foto: Medcom.id

Demokrat Somasi Kubu Moeldoko

Nasional partai politik sby Partai Demokrat Moeldoko kongres partai demokrat
Fachri Audhia Hafiez • 19 April 2021 08:46
Jakarta: DPP Partai Demokrat menyomasi kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara, pimpinan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Somasi itu termuat di salah satu media massa harian nasional.
 
"Tim Advokasi DPP Partai Demokrat untuk dan atas nama DPP Partai Demokrat melakukan somasi terbuka," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Senin, 19 April 2021.
 
Somasi dilayangkan kepada Moeldoko serta sejumlah mantan kader Partai Demokrat. Mereka meliputi Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, Muhammad Rahmad, dan seluruh peserta KLB di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Kubu Moeldoko Tantang SBY Debat, Demokrat: Enggak Level
 
Menurut Herzaky, ada empat poin yang disampaikan pada somasi itu. Poin pertama berkaitan dengan kepengurusan DPP Partai Demokrat yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
 
"Bahwa Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagaimana yang termaktub dalam Badan Hukum Partai Demokrat, AD/ART Partai Demokrat," ujar Herzaky.
 
Kedua, KLB di Deli Serdang dianggap bermasalah. Pihak yang disomasi disebut dengan sengaja menggunakan atribut partai, seperti jaket, backdrop, bendera, dan mars Demokrat.
 
Kubu Moeldoko lalu mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB kepada Kemenkumham. Namun, Kemenkumham menolak permohonan legalisasi kepengurusan pada 31 Maret 2021.
 
Ketiga, meski legalisasi kepengurusan ditolak, kubu Moeldoko masih menggunakan atribut Demokrat. Herzaky menyebut mereka masih tetap berbicara, membuat pernyataan, menunjukkan sikap, dan bertindak mengatasnamakan dan seolah-olah mencitrakan dirinya dari Partai Demokrat.
 
"Perbuatan yang dilakukan oleh para tersomasi dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan undang-undang, AD/ART Partai Demokrat, dan bertentangan dengan Surat Keputusan Menkumham," tutur Herzaky.
 
Keempat, Partai Demokrat mendesak Kubu Moeldoko menghentikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan partai berlogo Mercy itu. Jika masih membandel, Demokrat bakal mengambil langkah hukum.
 
"Kami akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan segala upaya hukum," ucap Herzaky.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif