Jakarta: Siti Hediati Hariyadi, putri Presiden ke-2 Soeharto, menilai Indonesia perlu memiliki kembali garis-garis besar haluan negara (GBHN). GBHN diyakini membuat tujuan pemerintahan menjadi lebih jelas dan terarah.
"Setelah reformasi ternyata kita butuh GBHN. Kalau tidak ada haluan negara, maka itu melenceng-melenceng," kata Titiek, sapaanya, usai peringatan bulan HM Soeharto, di Panggung Candi Bentar, TMII, Jakarta Timur, Minggu, 11 Maret 2018.
Menurut dia, siapa pun kepala negara yang memimpin Indonesia harus menyesuaikan diri dengan GBHN yang telah ditetapkan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak mudah berganti.
"Kepala negara tidak ada haluannya, kepala negara punya tujuannya sendiri-sendiri. Saya rasa GBHN itu perlu. Jadi siapa pun presidennya harus mengikuti GBHN," jelas politikus Partai Golkar itu.
Baca: Musuh Baru Bangsa Muncul dari Perang Proksi
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ingin Indonesia kembali memiliki GBHN. Menurut dia, GBHN penting dalam meraih tujuan sejati bangsa
"Perlu kita pikirkan lagi secara mendalam dan cermat tentang pentingnya GBHN sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dan rakyat Indonesia," kata Megawati, Kamis, 8 Maret lalu.
Sebagai negara yang menganut demokrasi Pancasila dan berkonstitusi UUD 1945, sudah seharusnya Indonesia memiliki haluan negara dalam melakukan politik pembangunan. Dia meyakini langkah politik konkret untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui politik pembangunan.
Jakarta: Siti Hediati Hariyadi, putri Presiden ke-2 Soeharto, menilai Indonesia perlu memiliki kembali garis-garis besar haluan negara (GBHN). GBHN diyakini membuat tujuan pemerintahan menjadi lebih jelas dan terarah.
"Setelah reformasi ternyata kita butuh GBHN. Kalau tidak ada haluan negara, maka itu melenceng-melenceng," kata Titiek, sapaanya, usai peringatan bulan HM Soeharto, di Panggung Candi Bentar, TMII, Jakarta Timur, Minggu, 11 Maret 2018.
Menurut dia, siapa pun kepala negara yang memimpin Indonesia harus menyesuaikan diri dengan GBHN yang telah ditetapkan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak mudah berganti.
"Kepala negara tidak ada haluannya, kepala negara punya tujuannya sendiri-sendiri. Saya rasa GBHN itu perlu. Jadi siapa pun presidennya harus mengikuti GBHN," jelas politikus Partai Golkar itu.
Baca: Musuh Baru Bangsa Muncul dari Perang Proksi
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ingin Indonesia kembali memiliki GBHN. Menurut dia, GBHN penting dalam meraih tujuan sejati bangsa
"Perlu kita pikirkan lagi secara mendalam dan cermat tentang pentingnya GBHN sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dan rakyat Indonesia," kata Megawati, Kamis, 8 Maret lalu.
Sebagai negara yang menganut demokrasi Pancasila dan berkonstitusi UUD 1945, sudah seharusnya Indonesia memiliki haluan negara dalam melakukan politik pembangunan. Dia meyakini langkah politik konkret untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui politik pembangunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
