SBY Ingatkan Lembaga Negara Tak Pakai Kekuasaan Buat Mengubah Sistem Pemilu
Anggi Tondi Martaon • 19 Februari 2023 15:08
Jakarta: Presiden Keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan lembaga negara tak menggunakan kekuasaanya untuk kepentingan tertentu. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyikapi polemik sistem proporsional terbuka atau tertutup pada Pemilu 2024.
"Menurut saya, lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan (power) yang dimilikinya dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan 'hajat hidup rakyat secara keseluruhan," kata SBY melalui keterangan tertulis, Minggu, 19 Februari 2023.
Kepala Negara periode 2004-2014 itu menegaskan mengubah sistem pemilu itu bukan keputusan dan kebijakan biasa. Rakyat harus dilibatkan secara aktif.
"Kita harus membuka diri dan mau mendengar pandangan pihak lain, utamanya rakyat. Mengatakan "itu urusan saya dan saya yang punya kuasa", untuk semua urusan, tentu tidaklah bijak," ungkap SBY.
Apalagi Indonesia menganut sistem demokrasi. Sehingga, pelibatan masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan dalam menentukan sistem mana yang akan digunakan.
"Jika kita hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental, misalnya konstitusi, bentuk negara serta sistem pemerintahan dan sistem pemilu, pada hakikatnya rakyat perlu diajak bicara. Perlu dilibatkan," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Presiden Keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan lembaga negara tak menggunakan kekuasaanya untuk kepentingan tertentu. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyikapi polemik sistem proporsional terbuka atau tertutup pada Pemilu 2024.
"Menurut saya, lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan (power) yang dimilikinya dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan 'hajat hidup rakyat secara keseluruhan," kata SBY melalui keterangan tertulis, Minggu, 19 Februari 2023.
Kepala Negara periode 2004-2014 itu menegaskan mengubah sistem pemilu itu bukan keputusan dan kebijakan biasa. Rakyat harus dilibatkan secara aktif.
"Kita harus membuka diri dan mau mendengar pandangan pihak lain, utamanya rakyat. Mengatakan "itu urusan saya dan saya yang punya kuasa", untuk semua urusan, tentu tidaklah bijak," ungkap SBY.
Apalagi Indonesia menganut sistem demokrasi. Sehingga, pelibatan masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan dalam menentukan sistem mana yang akan digunakan.
"Jika kita hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental, misalnya konstitusi, bentuk negara serta sistem pemerintahan dan sistem pemilu, pada hakikatnya rakyat perlu diajak bicara. Perlu dilibatkan," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)