Jakarta: Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pandanganya terkait polemik sistem proporsional terbuka atau tertutup yang akan digunakan pada Pemilu 2024. Perubahan sistem jangan dilakukan melalui jalan pintas.
"Mengubah sebuah sistem tentu amat dimungkinkan. Namun, di masa 'tenang', bagus jika dilakukan perembugan bersama, ketimbang mengambil jalan pintas," kata SBY melalui keterangan tertulis, Minggu, 19 Februari 2023.
Jalan pintas yang dimaksud yaitu melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu tengah dilakukan sejumlah masyarakat.
Menurut dia, penentuan sistem proporsional terbuka atau tertutup juga harus melibatkan publik. Tak bisa hanya berdasarkan keinginan sekelompok pihak.
Pembuat kebijakan juga harus menjelaskan perbedaan sistem proporsional terbuka dan tertutup. Sehingga, mereka memahami kebijakan yang dibuat.
"Karena dalam pemilihan umum merekalah yang paling berdaulat. Inilah jiwa dan nafas dari sistem demokrasi," ungkap dia.
Selain itu, dia mengaku heran dengan perdebatan penerapan sistem proporsional terbuka atau tertutup pada Pemilu 2024. Padahal, tahapan sudah berjalan.
"Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan?" ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pandanganya terkait polemik sistem proporsional terbuka atau tertutup yang akan digunakan pada
Pemilu 2024. Perubahan sistem jangan dilakukan melalui jalan pintas.
"Mengubah sebuah sistem tentu amat dimungkinkan. Namun, di masa 'tenang', bagus jika dilakukan perembugan bersama, ketimbang mengambil jalan pintas," kata SBY melalui keterangan tertulis, Minggu, 19 Februari 2023.
Jalan pintas yang dimaksud yaitu melalui uji materi ke
Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu tengah dilakukan sejumlah masyarakat.
Menurut dia, penentuan sistem proporsional terbuka atau tertutup juga harus melibatkan publik. Tak bisa hanya berdasarkan keinginan sekelompok pihak.
Pembuat kebijakan juga harus menjelaskan perbedaan sistem proporsional terbuka dan tertutup. Sehingga, mereka memahami kebijakan yang dibuat.
"Karena dalam pemilihan umum merekalah yang paling berdaulat. Inilah jiwa dan nafas dari sistem demokrasi," ungkap dia.
Selain itu, dia mengaku heran dengan perdebatan penerapan sistem proporsional terbuka atau tertutup pada
Pemilu 2024. Padahal, tahapan sudah berjalan.
"Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan?" ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
