Jakarta: Guru besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mencoba menganalisis dugaan adanya upaya menjegal Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Salah satunya melalui peran Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Hal tersebut diungkapkan Denny dalam sebuah tulisan berjudul "Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies". Tulisan itu ia unggah melalui laman Integritylawfirm.com pada Senin, 24 April 2023.
Dalam tulisan tersebut, Denny menduga ada keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam urusan Pilpres 2024. Tak sekadar menuduh, Denny menyertakan 10 tanda atau upaya Jokowi untuk mengagalkan pencalonan mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Salah satu upayanya adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Partai Demokrat adalah satu di antara tiga partai selain Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung pencapresan Anies.
"Saya ingin kita jujur dan tegas mengatakan yang mengambil alih Demokrat adalah Presiden Jokowi, bukan Moeldoko. Sudah jelas Moeldoko adalah KSP Presiden Jokowi, orang lingkar satu istana. Maka setiap langkahnya kalau dibiarkan, berarti mendapat persetujuan sang Presiden," tulis Denny menyimpulkan.
Denny pun mengungkapkan beberapa indikasi yang menguatkan langkah Moeldoko 'mencopet' Demokrat bagian dari strategi Jokowi untuk menjegal Anies.
"Ketika Moeldoko dibiarkan mengambil alih Partai Demokrat, tidak di-reshuffle, dan sekarang mengajukan PK ke MA, harus dikatakan ini adalah strategi Jokowi untuk mencaplok Demokrat, sekaligus menggagalkan pencapresan Anies Baswedan," lanjutnya.
Langkah Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat bukan ancaman biasa dan tidak bisa dianggap remeh. Menurut Denny, ada upaya serius yang dilakukan Moeldoko dan kawan-kawan dalam 'mencopet' Demokrat.
Upaya itu dibeberkan seorang rekan advokat Denny. Informasi itu didapat advokat tersebut ketika melakukan pertemuan dengan para hakim agung yang memintanya untuk membantu perkara kasus korupsi mafia perkara di MA.
"Dari pertemuan itu, ada kisah sangat menarik yang kemudian muncul, dan minta saya menyampaikan kepada petinggi Demokrat. Bahwa para hakim agung yang bermasalah itu dijanjikan dibantu kasusnya, bahkan hakim agung lain yang mestinya juga diciduk kasus yang sama tidak akan disentuh, dengan kesepakatan tukar guling perkara. Yaitu, para hakim agung itu membantu memenangkan PK yang diajukan Moeldoko Cs atas Partai Demokrat AHY," papar Denny.
Denny menilai dugaan pencopetan partai yang dilakukan presiden menjadi persoalan serius. Apalagi, partai yang diambil alih merupakan partai seorang mantan presiden. Bukan hanya membahayakan demokrasi kepartaian di negara kita, tetapi menunjukkan bagaimana kasarnya politik yang dilakukan.
"Bayangkan, untuk membatalkan pencapresan Anies, seorang Presiden sampai nekat merestui, paling tidak membiarkan KSP-nya, mengganggu partai resmi yang dilahirkan bukan orang sembarangan, Presiden Keenam RI, Pak SBY," ucapnya.
Jakarta: Guru besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mencoba menganalisis dugaan adanya upaya menjegal
Anies Baswedan dalam
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Salah satunya melalui peran Kepala Staf Kepresidenan
Moeldoko.
Hal tersebut diungkapkan Denny dalam sebuah tulisan berjudul "Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies". Tulisan itu ia unggah melalui laman Integritylawfirm.com pada Senin, 24 April 2023.
Dalam tulisan tersebut, Denny menduga ada keterlibatan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam urusan Pilpres 2024. Tak sekadar menuduh, Denny menyertakan 10 tanda atau upaya Jokowi untuk mengagalkan pencalonan mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Salah satu upayanya adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Partai Demokrat adalah satu di antara tiga partai selain Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung pencapresan Anies.
"Saya ingin kita jujur dan tegas mengatakan yang mengambil alih Demokrat adalah Presiden Jokowi, bukan Moeldoko. Sudah jelas Moeldoko adalah KSP Presiden Jokowi, orang lingkar satu istana. Maka setiap langkahnya kalau dibiarkan, berarti mendapat persetujuan sang Presiden," tulis Denny menyimpulkan.
Denny pun mengungkapkan beberapa indikasi yang menguatkan langkah Moeldoko 'mencopet' Demokrat bagian dari strategi Jokowi untuk menjegal Anies.
"Ketika Moeldoko dibiarkan mengambil alih Partai Demokrat, tidak di-
reshuffle, dan sekarang mengajukan PK ke MA, harus dikatakan ini adalah strategi Jokowi untuk mencaplok Demokrat, sekaligus menggagalkan pencapresan Anies Baswedan," lanjutnya.
Langkah Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat bukan ancaman biasa dan tidak bisa dianggap remeh. Menurut Denny, ada upaya serius yang dilakukan Moeldoko dan kawan-kawan dalam 'mencopet' Demokrat.
Upaya itu dibeberkan seorang rekan advokat Denny. Informasi itu didapat advokat tersebut ketika melakukan pertemuan dengan para hakim agung yang memintanya untuk membantu perkara kasus korupsi mafia perkara di MA.
"Dari pertemuan itu, ada kisah sangat menarik yang kemudian muncul, dan minta saya menyampaikan kepada petinggi Demokrat. Bahwa para hakim agung yang bermasalah itu dijanjikan dibantu kasusnya, bahkan hakim agung lain yang mestinya juga diciduk kasus yang sama tidak akan disentuh, dengan kesepakatan tukar guling perkara. Yaitu, para hakim agung itu membantu memenangkan PK yang diajukan Moeldoko Cs atas Partai Demokrat AHY," papar Denny.
Denny menilai dugaan pencopetan partai yang dilakukan presiden menjadi persoalan serius. Apalagi, partai yang diambil alih merupakan partai seorang mantan presiden. Bukan hanya membahayakan demokrasi kepartaian di negara kita, tetapi menunjukkan bagaimana kasarnya politik yang dilakukan.
"Bayangkan, untuk membatalkan pencapresan Anies, seorang Presiden sampai nekat merestui, paling tidak membiarkan KSP-nya, mengganggu partai resmi yang dilahirkan bukan orang sembarangan, Presiden Keenam RI, Pak SBY," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PAT)
