Menteri Tjahjo Sebut Dana Kelurahan Diatur UU
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Foto: Medcom.id/Lis Pratiwi.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut dana kelurahan bukan kebijakan baru. Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 
Tjahjo mengatakan sesuai Pasal 230 UU 23 Tahun 2014, pemerintah daerah bertanggung jawab mengalokasikan dana. "Dana kelurahan itu masuk dalam anggaran kecamatan," kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 Oktober 2018.
 
Tjahjo mengatakan, pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan dana APBD untuk kelurahan. Dana tersebut untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
 
Selain itu kata Tjahjo, dana kelurahan juga diatur dalam Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Baca: Dana Kelurahan Harus Ada Payung Hukum

Pasal tersebut berbunyi: Anggaran kelurahan di kawasan kota yang tidak memiliki desa minimal 5 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara bagi daerah yang memiliki desa, anggaran kelurahan harus diberikan minimal sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.
 
Tjahjo mengungkapkan, saat ini aturan yang lebih spesifik sedang dibahas Kementerian Keuangan dan DPR. "Kami belum tahu pemberlakuannya dan anggarannya melalui SKPD apakah melalui DAK, DAU atau dana transfer," kata Tjahjo.
 
Tjahjo mengaku sudah menyiapkan pengawasan sejak dini. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP) akan dikoordinasikan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Koordinator unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) di seluruh provinsi.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id