PSI Ingin Ada Debat Publik Partai Politik

Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menginginkan adanya debat terbuka antarpartai politik. Ketua Umum PSI Grace Natalie menilai debat publik bisa membuat masyarakat menilai kualitas parpol yang akan mereka dukung.   "Bagi kami debat ini penting untuk memastikan kualitas DPR mendatang tidak lebih buruk," kata Grace di Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019.  Menurut Grace proses penyelenggaraan Pemilu 2019 masih kurang memberikan ruang eksplorasi bagi publik. Padahal, pemilu merupakan ajang kompetisi politik dan publik perlu mendapatkan kesempatan untuk melihat kontestasi antar partai politik peserta pemilu. "Ada satu hal yang masih kurang dari proses pemilu kali ini. Publik kehilangan kesempatan untuk melihat kontestasi ide di antara 16 partai politik," ungkapnya.  Grace merujuk sigi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan pamor partai politik dan calon anggota legislatif memang kurang tereksplorasi diajang pemilu serentak ini karena publik kadung fokus terhadap pemilu presiden. Baca juga: Survei Internal 02 untuk Menghibur Diri Terlebih, kata Grace, Komisi Pemilihan Umum (KPU) cukup memfasilitasi debat pilpres agar publik dapat menilai masing-masing kandidat. Namun, beda cerita dengan partai politik. Ia pun menilai publik berhak mengetahui perbedaan visi dan misi partai-partai terkait berbagai isu. Misalnya, dalam hal pemberantasan korupsi, poligami, dan intoleransi. "Rakyat berhak mendengar," sebut Grace. Grace menyatakan, PSI memiliki semangat mengubah wajah partai politik Tanah Air. Ia menyebut publik Tanah Air berharap banyak parpol di Indonesia menjadi lebih baik. Bagi Grace, partai politik yang ada belum bisa memunculkan solusi sejumlah persoalan negeri. "Negeri yang korup, dengan persoalan intoleransi yang akut, bukanlah sebuah tempat masa depan yang kami bayangkan," ungkapnya.  Baca juga: PDIP Apresiasi Daya Juang PSI Grace membeberkan, catatan akhir 2018 Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun menjadi kasus terbesar yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini menyeret sejumlah politikus, termasuk bekas Ketua Umum Partai Golkar sekaligus eks Ketua DPR Setya Novanto.  Selain itu, lanjut dia, lembaga SETARA Institute mencatat pelanggaran atau kekerasan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada 2018 naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. SETARA mencatat hingga Juni 2018 ada 109 intoleransi dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan. "Bukan seperti itu masa depan yang kami bayangkan," tutupnya.