Pemerintah Diminta Melibatkan Warga Adat dalam Membangun Papua

Jakarta: Pemerintah diminta melibatkan warga sekitar dalam membangun Papua. Hal ini agar manfaat pembangunan betul-betul dirasakan masyarakat di Bumi Cenderawasih. "Kami merekomendasikan pemerintah untuk berkonsultasi dengan masyarakat adat," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Kompleks Media Group, Jakarta Barat, Selasa, 21 Juni 2022. Usman mengatakan konsultasi itu kian mendesak terkait wacana penambangan Blok Wabu. Titik yang dijuluki Gunung Emas itu sangat strategis. "Kami tidak dalam rangka menolak tambang atau pembangunan, tapi kami menyarankan rencana itu diinformasikan ke masyarakat," ujar dia. Menurut Usman, komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga sekitar Blok Wabu menjamin pembangunan aman dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Sehingga, masyarakat Papua bisa memberi persetujuan tanpa paksaan. "Khususnya dari pemegang tanah ulayat karena berbeda dengan tanah-tanah di Jawa," papar dia. Baca: Pembangunan di Papua Mesti Memperhatikan HAM Usman menjelaskan tanah di Jawa biasanya milik individu dan dapat dialihkan. Sedangkan, tanah ulayat merupakan kepemilikan kolektif, ada akar sejarah, budaya, serta alasan mengapa tanah itu dijuluki ulayat. "Misalnya karena hukum adat yang masih hidup atau ada anggapan sakral. Alasan-alasan ini perlu diperhatikan," tutur dia. Selain Usman, pertemuan dihadiri Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena. Kemudian Manajer Media dan Kampanye Amnesty International Indonesia Nurina Savitri serta Media Officer Amnesty International Indonesia Karina M. Tehusijarana. Sementara itu, pihak Media Group Network dihadiri News Director & Editor in Chief Metro TV Arief Suditomo, Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV Budiyanto, Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia Ade Alawi, dan Head of Digital Creative Content Medcom.id Jati Savitri. Kemudian Head of News Production Metro TV  Yohanes Stephanus serta Kadiv Pemberitaan Media Indonesia Teguh Nurwahyudi.