Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap anggaran Pemilu 2024 kemungkinan bakal naik, namun tak signifikan. Lantaran ada wilayah pemilihan baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, serta Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menuturkan anggaran Pemilu 2024 juga bisa tak mengalami perubahan, lantaran fokus KPU ada pada pemilih. Anggaran Pemilu 2024 disepakati sebesar Rp76,6 triliun, di luar kebutuhan untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dan IKN.
"Pemilihnya kan tetap, hanya pelaksanaannya saja yang semula dari satu provinsi menjadi provinsi ini. TPS-nya kalau jumlah pemilihnya segitu juga, jumlah juga tidak bertambah," ungkap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Jakarta, Rabu, 6 Juni 2022.
Hasyim menerangkan tata kelola anggaran pemilu sebelumnya dikelola satu provinsi. Tapi kini digeser untuk dikelola ke provinsi baru.
"Untuk kantor kan bisa pinjam pakai, tidak terlalu ini (darurat). Apalagi KPU Kabupaten dan Kota juga tetap," terang dia.
Hasyim menegaskan untuk mengetahui rincian ongkos yang dibutuhkan KPU pada Pemilu 2024 harus melalui perkiraan jumlah pemilih dan TPS terlebih dahulu. Dia menyebut perubahan biaya tak terlalu signifikan.
"Untuk mengetahui biaya tuh perkembangan jumlah pemilih dan TPS, lain-lain enggak terlalu signifikan," jelas dia.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (
KPU) mengungkap anggaran
Pemilu 2024 kemungkinan bakal naik, namun tak signifikan. Lantaran ada wilayah pemilihan baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, serta Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menuturkan anggaran Pemilu 2024 juga bisa tak mengalami perubahan, lantaran fokus KPU ada pada pemilih. Anggaran Pemilu 2024 disepakati sebesar Rp76,6 triliun, di luar kebutuhan untuk Daerah Otonomi Baru (
DOB) Papua dan IKN.
"Pemilihnya kan tetap, hanya pelaksanaannya saja yang semula dari satu provinsi menjadi provinsi ini. TPS-nya kalau jumlah pemilihnya segitu juga, jumlah juga tidak bertambah," ungkap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Jakarta, Rabu, 6 Juni 2022.
Hasyim menerangkan tata kelola anggaran pemilu sebelumnya dikelola satu provinsi. Tapi kini digeser untuk dikelola ke provinsi baru.
"Untuk kantor kan bisa pinjam pakai, tidak terlalu ini (darurat). Apalagi KPU Kabupaten dan Kota juga tetap," terang dia.
Hasyim menegaskan untuk mengetahui rincian ongkos yang dibutuhkan KPU pada Pemilu 2024 harus melalui perkiraan jumlah pemilih dan TPS terlebih dahulu. Dia menyebut perubahan biaya tak terlalu signifikan.
"Untuk mengetahui biaya tuh perkembangan jumlah pemilih dan TPS, lain-lain enggak terlalu signifikan," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)