Jakarta: Penegak hukum diminta tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan (prokes) baik individu maupun organisasi atau kelompok. Langkah tersebut diperlukan untuk membuat masyarakat disiplin.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo yakin PPKM skala mikro bisa efektif mengendalikan covid-19. Dengan catatan, kebijakan tersebut harus dijalankan secara gotong-royong.
Menurut dia, tidak mungkin pemerintah berjalan sendiri mengendalikan covid-19. Keputusan pemerintah tetap memilih kebijakan PPKM mikro harus dijalankan hingga tingkat RT/RW, tokoh dan elemen masyarakat dengan membumikan aturan itu secara ketat.
Baca: Kemenkes: Belum Terlambat Menekan Laju Penularan Covid-19
"Selanjutnya, harus juga diikuti penegakan aturan yang tegas. Saya percaya dengan pemerintah daerah di bantu TNI Polri, Satpol-PP PP, kepada siapa saja yang melanggar untuk ditindak dengan tegas," kata Rahmad Handoyo kepada wartawan, Kamis, 24 Juni 2021.
Menurut dia, ketegasan pemerintah daerah menutup paksa segala hal yang berpotensi melangar PPKM mikro diperlukan. Dia mencontohkan penindakan kegiatan ekonomi yang melanggar aturan.
"Ya harus tegas ditutup dan ditindak. Kalau ini berjalan dan penegakan aturan dengan tegas, saya yakin pandemi bisa kita tangani dengan baik," tuturnya.
Rahmad menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus membumikan protokol kesehatan di setiap kesempatan melalui edukasi dan sosialisasi. Jika itu dilakukan, Rahmad meyakini PPKM Mikro akan semakin berhasil menangani Covid-19.
"Maka kita dorong pemerintah pusat mempercepat proses vaksinasi di setiap kesempatan dan di seluruh daerah agar paling tidak 50% penduduk tahun ini sudah terjangkau vaksinasi," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena juga menilai penegak hukum perlu bertindak lebih tegas kepada pelanggar protkes. Menurut dia, penegak hukum sudah dibekali prosedur dalam memberikan sanksi kepada pelanggar aturan.
Selain itu, pemerintah perlu membatasi dan mengontrol aktivitas di ruang publik seperti perkantoran, pasar, transportasi publik. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa testing dan tracing perlu dilakukan secara masif untuk mendapatkan gambaran situasi kondisi lapangan.
Lalu, dia menilai kapasitas isolasi terpusat mulai dari level komunitas sampai level kabupaten kota atau provinsi perlu diperkuat. "Perkuat dan lengkapi kapasitas faskes pertama dan lanjut dalam menangani kenaikan kasus saat ini," tuturnya.
Di samping itu, menurut dia, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung penanganan Covid-19 harus disiapkan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. "Berikan insentif sehingga mereka bekerja dengan optimal. Masyarakat dipastikan diam di rumah dan kalau keluar jalankan Protkes dengan disiplin ketat," kata Lena.
Jakarta: Penegak hukum diminta tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan (
prokes) baik individu maupun organisasi atau kelompok. Langkah tersebut diperlukan untuk membuat masyarakat disiplin.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo yakin PPKM skala mikro bisa efektif mengendalikan
covid-19. Dengan catatan, kebijakan tersebut harus dijalankan secara gotong-royong.
Menurut dia, tidak mungkin pemerintah berjalan sendiri mengendalikan
covid-19. Keputusan pemerintah tetap memilih kebijakan PPKM mikro harus dijalankan hingga tingkat RT/RW, tokoh dan elemen masyarakat dengan membumikan aturan itu secara ketat.
Baca:
Kemenkes: Belum Terlambat Menekan Laju Penularan Covid-19
"Selanjutnya, harus juga diikuti penegakan aturan yang tegas. Saya percaya dengan pemerintah daerah di bantu TNI Polri, Satpol-PP PP, kepada siapa saja yang melanggar untuk ditindak dengan tegas," kata Rahmad Handoyo kepada wartawan, Kamis, 24 Juni 2021.
Menurut dia, ketegasan pemerintah daerah menutup paksa segala hal yang berpotensi melangar PPKM mikro diperlukan. Dia mencontohkan penindakan kegiatan ekonomi yang melanggar aturan.
"Ya harus tegas ditutup dan ditindak. Kalau ini berjalan dan penegakan aturan dengan tegas, saya yakin pandemi bisa kita tangani dengan baik," tuturnya.
