Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto merespons penunjukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki dinilai mendapat tugas yang cukup berat.
"Berat tugasnya," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Juni 2024.
Hasto tak berkomentar banyak terkait estafet kepemimpinan Otorita IKN itu. Pada kesempatan sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani sekaligus Ketua DPP PDIP menilai penunjukan Kepala Otorita IKN serta wakilnya perlu dibicarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih periode presiden 2024-2029, Prabowo Subianto.
Hal ini diperlukan usai Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya.
"Sebaiknya pemerintah sekarang berbicara dengan pemerintah yang akan datang siapa yang kemudian akan dipilih menjadi kepala IKN definitif yang akan datang," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Selasa, 4 Juni 2024.
Puan juga mendorong agar pemerintah dapat menjelaskan secara utuh perihal mundurnya Bambang dan Dhony. Mundurnya dua pimpinan IKN itu diharapkan tak menghambat proses pembangunan IKN.
"Semoga mundurnya ketua dan wakil Ketua Otorita IKN itu tidak menghambat apa yang akan terjadi di kemudian hari terkait pelaksanaan IKN ke depan," jelas Puan.
Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen)
PDIP Hasto Kristiyanto merespons penunjukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita
Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki dinilai mendapat tugas yang cukup berat.
"Berat tugasnya," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Juni 2024.
Hasto tak berkomentar banyak terkait estafet kepemimpinan Otorita IKN itu. Pada kesempatan sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani sekaligus Ketua DPP PDIP menilai penunjukan Kepala Otorita IKN serta wakilnya perlu dibicarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih periode presiden 2024-2029, Prabowo Subianto.
Hal ini diperlukan usai Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya.
"Sebaiknya pemerintah sekarang berbicara dengan pemerintah yang akan datang siapa yang kemudian akan dipilih menjadi kepala IKN definitif yang akan datang," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Selasa, 4 Juni 2024.
Puan juga mendorong agar pemerintah dapat menjelaskan secara utuh perihal mundurnya Bambang dan Dhony. Mundurnya dua pimpinan IKN itu diharapkan tak menghambat proses pembangunan IKN.
"Semoga mundurnya ketua dan wakil Ketua Otorita IKN itu tidak menghambat apa yang akan terjadi di kemudian hari terkait pelaksanaan IKN ke depan," jelas Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
