Jakarta: Sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan Islam dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menilai Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji yang dibentuk DPR RI tidak mendesak untuk dibentuk. Pemerintah Indonesia dinilai telah mengupayakan yang terbaik dalam pelayanan ibadah haji untuk masyarakat, seperti penerapan haji ramah lansia dan rekrutmen petugas yang terbuka.
"Yang paling penting bahwa inovasi pelayanan haji ini ada. Jadi tidak hanya sekarang, dulu dan sekarang masalahnya sama, ya di Mina saat wukuf, karena memang di Mina berjubel, banyak orang, tempat sedikit, yang memang tidak mungkin menampung semuanya, jadi ini bukan murni salah pemerintah," kata tokoh muda Muhammadiyah Sunanto dalam sebuah diskusi, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.
Cak Nanto mengatakan permasalahan di Mina, Arab Saudi, juga terjadi bagi jemaah dari negara lainnya. Bahkan, Kerajaan Arab Saudi harus melunakkan fatwa, sehingga berkembang tempat di sekitar Mina yang selama ini dikenal sebagai "Mina Jadid".
Permasalahan terkait perbedaan fasilitas antara jemaah haji reguler, khusus, serta jemaah dari negara lain, kata dia, bukan karena dibeda-bedakan pemerintah. Hal ini karena telah ditentukan Kerajaan Arab Saudi selaku tuan rumah.
"Sekarang apa? Kalau tidak ada masalah yang berarti dan sudah dilakukan, saya rasa (pembentukan Pansus Haji) hanya mencari-cari alasan. Kalaupun dinilai perlu diperbaiki, sudah telat karena tidak akan ada perubahan lagi," ujar dia.
Menurut Cak Nanto, para petugas haji juga telah bekerja secara maksimal. Dari perihal memandikan, mensucikan, serta berbagai urusan pribadi para jemaah yang juga dikerjakan para petugas.
"Selama ibadah haji itu masih ada, maka pengelolaan haji itu pasti akan ada masalah. Jadi apa yang mau dipansuskan? Kecuali memang mau cari-cari masalah," kata dia.
Hal senada disampaikan tokoh NU Lukman Edy. Dia merespons positif atas adanya transformasi pelayanan haji yang kian membaik. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka jemaah haji yang meninggal, daripada jumlah jemaah haji yang juga bertambah setiap tahunnya.
"Seiring bertambahnya jumlah jemaah yang berangkat, maupun seiring bertambah banyak juga peserta yang mendaftarkan diri, tentu semakin dinamis pula pelayanan haji dengan menyesuaikan perkembangan zaman," ucap Lukman.
Secara pribadi, Lukman menegaskan pembentukan Pansus Haji di waktu yang sempit ini sarat akan muatan politisasi. "Sebagai anak bangsa, haruslah kita nurut. Kita setuju dengan transformasi haji, tetapi jangan dipakai barang yang bernuansa ibadah tebal ini jadi mainan untuk dilakukan politisasi," tutur dia.
Jakarta: Sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan Islam dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menilai Panitia Khusus (Pansus) Angket
Haji yang dibentuk DPR RI tidak mendesak untuk dibentuk. Pemerintah Indonesia dinilai telah mengupayakan yang terbaik dalam pelayanan
ibadah haji untuk masyarakat, seperti penerapan haji ramah lansia dan rekrutmen petugas yang terbuka.
"Yang paling penting bahwa inovasi pelayanan haji ini ada. Jadi tidak hanya sekarang, dulu dan sekarang masalahnya sama, ya di Mina saat wukuf, karena memang di Mina berjubel, banyak orang, tempat sedikit, yang memang tidak mungkin menampung semuanya, jadi ini bukan murni salah pemerintah," kata tokoh muda Muhammadiyah Sunanto dalam sebuah diskusi, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.
Cak Nanto mengatakan permasalahan di Mina, Arab Saudi, juga terjadi bagi jemaah dari negara lainnya. Bahkan, Kerajaan Arab Saudi harus melunakkan fatwa, sehingga berkembang tempat di sekitar Mina yang selama ini dikenal sebagai "Mina Jadid".
Permasalahan terkait perbedaan fasilitas antara jemaah haji reguler, khusus, serta jemaah dari negara lain, kata dia, bukan karena dibeda-bedakan pemerintah. Hal ini karena telah ditentukan Kerajaan Arab Saudi selaku tuan rumah.
"Sekarang apa? Kalau tidak ada masalah yang berarti dan sudah dilakukan, saya rasa (pembentukan Pansus Haji) hanya mencari-cari alasan. Kalaupun dinilai perlu diperbaiki, sudah telat karena tidak akan ada perubahan lagi," ujar dia.
Menurut Cak Nanto, para petugas haji juga telah bekerja secara maksimal. Dari perihal memandikan, mensucikan, serta berbagai urusan pribadi para jemaah yang juga dikerjakan para petugas.
"Selama ibadah haji itu masih ada, maka pengelolaan haji itu pasti akan ada masalah. Jadi apa yang mau dipansuskan? Kecuali memang mau cari-cari masalah," kata dia.
Hal senada disampaikan tokoh NU Lukman Edy. Dia merespons positif atas adanya transformasi pelayanan haji yang kian membaik. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka jemaah haji yang meninggal, daripada jumlah jemaah haji yang juga bertambah setiap tahunnya.
"Seiring bertambahnya jumlah jemaah yang berangkat, maupun seiring bertambah banyak juga peserta yang mendaftarkan diri, tentu semakin dinamis pula pelayanan haji dengan menyesuaikan perkembangan zaman," ucap Lukman.
Secara pribadi, Lukman menegaskan pembentukan Pansus Haji di waktu yang sempit ini sarat akan muatan politisasi. "Sebagai anak bangsa, haruslah kita nurut. Kita setuju dengan transformasi haji, tetapi jangan dipakai barang yang bernuansa ibadah tebal ini jadi mainan untuk dilakukan politisasi," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
