Pansus Haji Dinilai Berlebihan dan Dipolitisasi

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Hadi M Musa Said menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji sarat politisasi. Ia menganggap penyelenggaraan haji 1445 H/2024 Masehi berjalan sukses. "Makanya saya heran kenapa ada Pansus Haji. Ini tentu berlebihan dan pasti sarat politisasi," kata Musa Said di Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2024. Ia mengungkapkan dua alasan mengapa Pansus Angket Haji sarat politisasi. Pertama, kata dia, wacana Pansus Angket Haji sudah digulirkan sejak sebelum puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. "Kuat aromanya Pansus Haji ini memang benar ada motif lain. Bagaimana mungkin berdalih evaluasi, sementara hajinya masih berjalan," ujar Ade Musa Said. Ia memahami DPR punya hak konstitusional membentuk Pansus Angket Haji. Namun, ia menilai proses pembentukannya terburu-buru. Terlebih, jelang akhir periode pemerintahan.  "Saya sih meyakini bahwa anggota Timwas DPR yang lain sudah bisa memahami dan merasakan ada aroma kepentingan personal yang melatarbelakangi usulan Pansus Haji ini," ungkapnya.   Musa Said setuju perlu evaluasi penyelenggaraan haji. Namun, hal itu harus dilakukan secara objektif dan proporsional. "Bukan karena ketidaksukaan seseorang atau ada kepentingan sekelompok orang lalu mengatasnamakan rakyat," cetusnya. Bagi Musa Said, pelaksanaan Haji 2024 berjalan baik dan maksimal. Ada banyak indikator, antara lain pelayanan yang cepat dan terukur, baik pada aspek akomodasi, katering, maupun transportasi. Haji 2024, klaim Musa Said, jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Padahal, kuota tahun ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah.  "Saya kan jemaah haji reguler juga tahun ini. Merasakan langsung layanan dan pelayanan yang diberikan kepada jemaah. Para petugas haji juga luar biasa melayani para jemaah, cepat, responsif, dedikatif, dan profesional," sebut dia. Ia mengajak semua pihak untuk menempatkan masalah haji secara fair dan proporsional, bukan politisasi. Menurut dia, saran dan kritik tetap bisa dilakukan sepanjang benar-benar untuk evaluasi. "Tentu dengan cara-cara yang tidak bermuatan politis. Banyak kalangan menilai ini sebenarnya urusan pribadi yang dibawa ke ranah politik," ungkapnya.