Kapolri-Dewan Pers Cegah Politik Identitias

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra. Keduanya membahas pencegahan politik identitas yang berpotensi terjadi saat penyelenggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024. "Saat ini dilaksanakan oleh Polri yang biasa dikenal dengan coolling system, untuk mencegah terjadinya polarisasi yang akan memecah belah persatuan anak-anak bangsa yang biasanya muncul karena penggunaan politik identitas pada saat Pemilu," kata Listyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Juni 2022. Listyo mengatakan Polri dan Dewan Pers sepakat menjaga agar polarisasi dan politik identitas tidak terjadi saat Pemilu 2024. Dia ingin anak bangsa bisa mendapatkan literasi pendidikan tentang bersama-sama menjaga politik yang sehat. "Karena ke depan tantangan kita akan menjadi semakin besar, kita butuh untuk mengurangi potensi-potensi perpecahan, dan ini selalu saya sampaikan setiap saat kita bertemu dengan seluruh elemen seluruh tokoh, khusus kali ini hal-hal tersebut jadi konsen kita," ungkap jenderal bintang empat itu. Baca: Bawaslu Purworejo Ingin Cegah Pelanggaran Sedini Mungkin Listyo menyebut saat ini Indonesia butuh persatuan kesatuan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian akibat dampak global. Menurutnya, dengan kekuatan itu Indonesia bisa menghadapi perkembangan global dan mempertahankan Tanah Air tetap eksis dan semakin baik ke depan. Dia mengucapkan terima kasih atas kunjungan Dewan Pers. Mantan Kapolda Banten itu memastikan akan terus bersinergi untuk melakukan hal-hal baik bagi dukungan kemitraan antara Dewan Pers, awak media dan kepolisian. "Karena kita sama-sama selalu berada di lapangan baik dalam situasi yang tentunya butuh keberadaan kita," ucap mantan Kabareskrim Polri itu. Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra mengatakan pihaknya membahas berbagai hal dengan petinggi Polri. Salah satunya, menghadapi tahun pemilu. Menurutnya, Pers dan Polri punya keinginan yang sama, yaitu menjaga keutuhan sosial. "Karena bukan tidak mungkin dinamika politik ini membuat terbelah atau terpecah belahnya masyarakat kita," ucap Azyumardi. Dia mengaku tak ingin hal itu terjadi. Dewan Pers berharap awak media tidak lagi memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa. Dewan Pers juga ingin ada peningkatan kualitas jurnalistik. Sebab, kata dia, dengan meningkatnya penggunaan media sosial banyak terjadi disinformasi dan misinformasi. Bahkan banyak bertebaran informasi bohong atau hoaks, serta provokasi yang mengadu domba di antara masyarakat. "Oleh karena itu, Dewan Pers bersama-sama dengan Polri ingin meningkatkan kualitas jurnalistik kita itu dan kita berharap pelayanan yang diberikan itu pelayanan yang berdasarkan pada jurnalisme yang terverifikasi. Jadi bukan dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan sebagainya," ujar dia. Dewan Pers disebut sepakat dengan Polri untuk melakukan pembangunan dan pengembangan jurnalisme secara bersama-sama lewat lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Polri. Mulai dari tingkat lokal sampai nasional mengembangkan jurnalisme yang betul-betul positif. "Untuk pembangunan penguatan kesatuan negara, bangsa kita, Indonesia tercinta," kata dia.