Jakarta: Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta mitigasi pengelolaan risiko bencana dan pemulihan pascabencana di Indonesia tetap menjadi program prioritas pemerintah. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan bencana.
"Sebagaimana komitmen dalam RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2020-2024 terkait lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim," tegas Ma’ruf ketika menutup Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2022 secara virtual, Kamis, 24 Februari 2022.
Berdasarkan data World Risk Index 2020, Indonesia menduduki posisi ke-40 dari 181 negara rentan bencana. Data Kementerian Keuangan 2020 juga mencatat, beban rata-rata yang harus ditanggung untuk menanggulangi bencana alam dan nonalam setiap tahun mencapai Rp22.8 triliun.
Sedangkan, terdapat sejumlah 30 juta orang mengungsi akibat bencana pada 2016 sampai 2020. Lalu, 29 ribu terluka, serta 7 ribu meninggal dunia dan hilang.
Ma’ruf menjelaskan beberapa jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia ialah cuaca ekstrem, gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Keempat jenis bencana tersebut berhubungan erat dengan isu krisis iklim.
"Melihat kondisi dan letak geografis Indonesia, pemetaan risiko iklim dan bencana menjadi mutlak diperlukan. Selain itu, isu krisis iklim semakin menuntut penanganan secara holistik dengan pendekatan multi disiplin," ungkap Wapres.
Baca: Wapres Harap NU Jadi Lokomotif Gerakan Perbaikan
Ma’ruf menyatakan saat ini terdapat beberapa instrumen kebijakan sebagai modal pengelolaan risiko bencana. Instrumen tersebut, rencana induk penanggulangan bencana (RIPB) sebagaimana ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Perpres ini menyediakan peta jalan penanggulangan bencana jangka panjang hingga 2044.
Indonesia telah memiliki dana bersama penanggulangan bencana sebagai wujud semangat gotong royong dalam pembiayaan risiko bencana. Pemerintah daerah juga punya standar pelayanan minimal kebencanaan yang harus diberikan kepada masyarakat.
Instrumen-instrumen tersebut tidak serta merta membawa keberhasilan dalam penanganan bencana bila para pemangku kepentingan belum bekerja secara terpadu. Wapres menekankan seluruh pihak harus serentak menyumbangkan kontribusi terbaiknya.
"Agar ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana benar-benar terwujud. Tentu kita ingat, bencana adalah urusan bersama," ucap dia.
Wapres berharap forum Rakornas PB 2022 dapat menghasilkan rumusan konkret dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sinergi pentahelix harus dikembangkan demi terwujudnya ketangguhan bencana bagi kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia.
"Seluruh dedikasi waktu, tenaga, dan sumber daya yang dicurahkan dalam menangani dan menyelesaikan krisis-krisis penanggulangan bencana di berbagai pelosok Indonesia, kiranya menjadi amalan yang tak ternilai," ungkap Wapres.
Jakarta: Wakil Presiden
Ma’ruf Amin meminta mitigasi pengelolaan risiko bencana dan pemulihan pascabencana di Indonesia tetap menjadi program prioritas pemerintah. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan
bencana.
"Sebagaimana komitmen dalam RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2020-2024 terkait lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim," tegas Ma’ruf ketika menutup Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2022 secara virtual, Kamis, 24 Februari 2022.
Berdasarkan data
World Risk Index 2020, Indonesia menduduki posisi ke-40 dari 181 negara rentan bencana. Data Kementerian Keuangan 2020 juga mencatat, beban rata-rata yang harus ditanggung untuk menanggulangi
bencana alam dan nonalam setiap tahun mencapai Rp22.8 triliun.
Sedangkan, terdapat sejumlah 30 juta orang mengungsi akibat bencana pada 2016 sampai 2020. Lalu, 29 ribu terluka, serta 7 ribu meninggal dunia dan hilang.
Ma’ruf menjelaskan beberapa jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia ialah cuaca ekstrem, gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Keempat jenis bencana tersebut berhubungan erat dengan isu krisis iklim.
"Melihat kondisi dan letak geografis Indonesia, pemetaan risiko iklim dan bencana menjadi mutlak diperlukan. Selain itu, isu krisis iklim semakin menuntut penanganan secara holistik dengan pendekatan multi disiplin," ungkap Wapres.
Baca:
Wapres Harap NU Jadi Lokomotif Gerakan Perbaikan
Ma’ruf menyatakan saat ini terdapat beberapa instrumen kebijakan sebagai modal pengelolaan risiko bencana. Instrumen tersebut, rencana induk penanggulangan bencana (RIPB) sebagaimana ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Perpres ini menyediakan peta jalan penanggulangan bencana jangka panjang hingga 2044.
Indonesia telah memiliki dana bersama penanggulangan bencana sebagai wujud semangat gotong royong dalam pembiayaan risiko bencana. Pemerintah daerah juga punya standar pelayanan minimal kebencanaan yang harus diberikan kepada masyarakat.
Instrumen-instrumen tersebut tidak serta merta membawa keberhasilan dalam penanganan bencana bila para pemangku kepentingan belum bekerja secara terpadu. Wapres menekankan seluruh pihak harus serentak menyumbangkan kontribusi terbaiknya.
"Agar ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana benar-benar terwujud. Tentu kita ingat, bencana adalah urusan bersama," ucap dia.
Wapres berharap forum Rakornas PB 2022 dapat menghasilkan rumusan konkret dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sinergi pentahelix harus dikembangkan demi terwujudnya ketangguhan bencana bagi kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia.
"Seluruh dedikasi waktu, tenaga, dan sumber daya yang dicurahkan dalam menangani dan menyelesaikan krisis-krisis penanggulangan bencana di berbagai pelosok Indonesia, kiranya menjadi amalan yang tak ternilai," ungkap Wapres.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
