Ketua DPR Puan Maharani. MI/Susanto
Ketua DPR Puan Maharani. MI/Susanto

Ketua DPR: Penjabat Kepala Daerah Harus Kerja All Out buat Rakyat

Nasional pilkada DPR RI Kepala Daerah Penjabat kepala daerah ASN Penjabat kepala daerah
Juven Martua Sitompul • 19 April 2022 04:39
Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar pemilihan penjabat (Pj) kepala daerah dilakukan secara selektif. Pj kepala daerah yang akan bertugas hingga pelaksanaan Pilkada Serantak 2024 harus memenuhi kualifikasi, berintegritas, dan tahu kondisi riil pembangunan daerah yang akan dipimpinnya.
 
"Sehingga, bisa langsung tancap gas melakukan kerja-kerja buat rakyat di daerahnya," kata Puan kepada wartawan, Jakarta, Senin, 18 April 2022l.
 
Gelombang pertama Pj kepala daerah akan mulai bertugas pada pertengahan Mei 2022 dengan jumlah 101 untuk memimpin di 5 provinsi, 6 kota, dan 3 kabupaten. Sementara itu pada 2023, ada 171 Pj kepala daerah yang akan memimpin sementara daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Puan mengingatkan Pj kepala daerah yang nantinya dipilih harus sudah menguasai kebutuhan dari daerah yang akan dipimpinnya. Dia tak ingin Pj kepala daerah yang dipilih justru mempelajari wilayahnya dari nol.
 
“Ingat, sekarang rakyat butuh pemulihan ekonomi yang super cepat dari dampak covid-19. Meskipun akan menjabat sementara, penjabat kepala daerah harus menjalankan pemerintahan daerah dan melayani rakyat dengan all out," ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.
 
Mantan Menko PMK ini menegaskan, Pj kepala daerah tidak boleh menjalankan tugas-tugas secara seadanya karena merasa jabatannya hanya sementara. Apalagi, hanya mengambil keuntungan sesaat dari jabatannya.
 
"Karena ketika hanya dijalankan seadanya, sementara masa tugas penjabat kepala daerah ada yang hampir separuh masa jabatan kepala daerah definitif, rakyat yang akan dirugikan," tegas Puan.
 
Menurut Puan, masih ada waktu bagi pemerintah untuk benar-benar menunjuk Pj kepala daerah gelombang pertama. Puan meminta Pemerintah melakukan proses seleksi secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.
 
"Siapkan sarana yang memadai apabila masyarakat hendak memberi masukan dan lakukan penyaringan secara terukur dan terbebas dari kepentingan politik," ujarnya.
 
Baca: Pergantian Penjabat Kepala Daerah, KPK Diminta Beri Pengawasan Ketat
 
Puan berharap pemerintah cermat dalam proses penyaringan dan menetapkan Pj kepala daerah dengan kemampuan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Dia menilai penting sekali bagi pemerintah dalam menetapkan Pj kepala daerah yang memahami kebutuhan sosial dan ekonomi di daerah yang akan dipimpinnya.
 
"Pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala tanpa menunggu masa jabatannya habis," kata Puan.
 
Di sisi lain, Puan menilai dibutuhkan partisipasi masyarakat sipil dan media untuk mengawasi ekstra ketat para Pj kepala daerah. Selain itu, pemerintah diminta memperhatikan masukan dan pertimbangan dari DPR, khususnya Komisi II sebagai representasi rakyat.
 
"Pengawasan yang super ketat ini mutlak sebagai kompensasi jabatan Pj kepala daerah yang ditunjuk pemerintah, bukan dipilih rakyat," kata dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif