Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan kuliah umum bertajuk 'Tantangan Bangsa Indonesia Kini dan Masa Depan' di Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019. Foto: MI/M Irfan
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan kuliah umum bertajuk 'Tantangan Bangsa Indonesia Kini dan Masa Depan' di Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019. Foto: MI/M Irfan

Surya Paloh Dihadapkan Dua Opsi Menyikapi Amendemen

Nasional surya paloh Amendemen UUD 45
Putra Ananda • 14 Agustus 2019 19:52
Jakarta: Partai NasDem saat ini sedang mengkaji perlu tidaknya melakukan amendemen UUD 45. Pernyataan ini diungkapkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh seusai memberikan kuliah umum kebangsaan di Kampus Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) di Salemba, Jakarta.
 
"NasDem melihat mana yang jauh lebih berarti," tutur Surya, Rabu, 14 Agustus 2019..
 
Ia menyebut pada prinsipnya NasDem berada pada posisi sebagai partai yang konsisten mempertahankan cita-cita dan tujuan kemerdekaan bangsa. Menurutnya, hal tersebut bisa dicapai dengan dua cara, yaitu melalui amendemen UUD 45 atau bertahan dengan UUD 1945 yang ada saat ini dengan segala konsekuensi demokrasi yang ada.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hanya ada dua pilihan ini," ujarnya.
 
Surya mengatakan NasDem hingga kini masih mengkaji dua opsi tersebut. Namun, menurutnya, jika memang UUD 1945 saat ini sudah sesuai dengan cita-cita bangsa, tidak perlu dilakukan kembali amendemen.
 
"Kalau kita anggap ini paling baik dan paling bagus, semakin mendekati cita-cita kemerdekaan kita, ya buat apa diubah."
 
Sebaliknya, jika sistem ketatanegaraan yang ada saat ini masih kurang bisa meredam ancaman keutuhan NKRI, opsi amendemen perlu dikaji. Apalagi jika hanya memberikan kebebesan berserikat yang justru dimanfaatkan oleh kelompok radikal. "Ya, ini harus dikaji (untuk amendemen)," kata Surya.
 
Baca: Wacana Amendemen Ibarat Membuka Kotak Pandora
 
PDI Perjuangan (PDIP) getol menyuarakan amendemen terbatas UUD 1945. Draf amendemen ini pun tengah dibahas.
 
Salah satu tujuan amendemen ialah menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019.
 
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai menggulirkan amendemen UUD 1945 sama dengan membuka kotak pandora. Bukan tidak mungkin UUD 1945 terus diubah jika wacana ini terealisasi.
 
"Sekali peluang amendemen ini dibuka, ini seperti kotak pandora, ini bisa lanjut seperti dulu lagi setiap tahun ada amendemen," kata Bivitri dalam diskusi bertajuk 'Amendemen Konstitusi: Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa' di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.
 
Bivitri menyebut isu amendemen bisa juga digulirkan untuk menghidupi GBHN. Namun, tak menutup kemungkinan wacana digulirkan untuk menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah dihapus. Misalnya, mengembalikan pemilihan presiden melalui MPR hingga jabatan presiden seumur hidup.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif