Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: MI/Susanto.
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: MI/Susanto.

Pengamat: Penambahan Pimpinan MPR Buang-buang Anggaran

Nasional mpr
Faisal Abdalla • 14 Agustus 2019 09:32
Jakarta: Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menolak usulan penambahan kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 10 kursi. Wacana ini dinilai membuang-buang anggaran.
 
"Anggaran yang dikeluarkan oleh jabatan wakil pimpinan, saya kira kalau diakumulasi akan banyak," kata Lucius ditemui Medcom.id usai diskusi di kantor DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Agustus 2019.
 
Lucius menilai negara harus merogoh kocek lebih dalam membiayai tunjangan jika kursi pimpinan MPR ditambah menjadi 10 kursi. Anggaran untuk tunjangan itu dinilai pembiayaan yang tidak produktif.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, pimpinan MPR sejatinya jabatan yang tak memiliki tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) yang jelas. Jabatan itu bersifat protokoler semata. "Jadi ini sangat merugikan dari sisi anggaran," ujar dia.
 
Pada Juni 2018, MPR sempat mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp350 miliar untuk gaji dan tunjangan tiga pimpinan baru. Penambahan pimpinan MPR ke depan pun bakal memakan biaya besar.
 
Lucius mengingatkan konfigurasi pimpinan MPR sudah diatur dalam Pasal 427C Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Formasi Pimpinan MPR hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 terdiri dari satu ketua dan empat wakil dengan pemilihan melalui sistem paket yang terdiri atas unsur fraksi dan kelompok DPD.
 
Dia menilai tak etis Parlemen hanya sibuk merevisi UU MD3 demi memuaskan nafsu politik segelintir golongan. Apalagi, UU itu menyangkut kepentingan Parlemen semata. "Sementara, kepentingan rakyat banyak tak ada dalam undang-undang itu," tutur Lucius.
 
Baca: Golkar Emoh Pimpinan MPR Ditambah
 
Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay memunculkan wacana pimpinan MPR ditambah menjadi 10 kursi. Unsurnya terdiri dari sembilan fraksi dan satu kelompok DPD.
 
Usulan ini disebut bisa mengakomodasi seluruh partai politik dan mereduksi polemik perebutan kursi pimpinan MPR. Bila penambahan kursi diberlakukan, seluruh partai yang lolos ke Parlemen di Pemilu 2019 bakal mengisi pos pimpinan MPR.
 
"Sama seperti periode 2014-2019, semua partai di DPR legawa untuk mengadakan tambahan pimpinan di MPR dan DPR," kata Saleh kepada wartawan, Senin, 12 Agustus 2019.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif