Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. MI/Rommy Pujianto.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. MI/Rommy Pujianto.

PPP Ingin Jaga Stabilitas Akar Rumput Jelang Pilkada

Nasional ppp
Arga sumantri • 17 Desember 2019 17:02
Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan menggelar Muktamar IX usai Pilkada 2020. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyebut muktamar paling cepat dilaksanakan pada Oktober 2020.
 
"Jadi masih hampir satu tahun lagi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.
 
Arsul menjelaskan muktamar sengaja digelar usai pilkada. PPP ingin menjaga stabilitas pengurus di daerah menghadapi pilkada serentak. Pedomanorganisasi PPP mengatur musyawarah wilayah (muswil) harus dilakukan tiga bulan setelah muktamar. Muswil digelar untuk menetapkan ketua partai tingkat provinsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tiga bulan setelah muswil, kata Arsul, PPP harus menggelar musyawarah cabang di tingkat kabupaten/kota. Itu berarti bakal ada potensi penggantiaan kepemimpinan partai di tingkat kabupaten/kota.
 
"Nah kalau itu (muktamar) kita laksanakan (dalam waktu dekat), akan mengganggu konsolidasi pilkada," ucap Arsul.
 
Arsul menyebut banyak kader PPP yang bakal maju di Pilkada 2020. Dari 270 daerah yang menggelar pilkada, PPP punya wakil rakyat di sekitar 190 daerah.
 
"Jadi kami kan harus memperhitungkan itu supaya performance PPP di pilkada bisa canggih," ujarnya.
 
PPP ingin kader yang mencalonkan diri sebagai ketua umum menyiapkan diri selama jeda panjang ini. Bakal calon ketua umum bisa lebih leluasa menggalang dukungan.
 
"Kalau mungkin Februari nanti (muktamar) sangat pendek sekali waktunya," ujarnya.
 
Arsul tak menampik ada yang ingin muktamar dipercepat sebelum pilkada. Namun, kata dia, jadwal muktamar menjadi keputusan organisasi.
 
Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disepakati berlangsung setelah Pilkada 2020. Agenda utama muktamar ialah pemilihan ketua umum partai.
 
Penetapan waktu dan tempat pelaksanaan muktamar diserahkan kepada DPP PPP. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP seluruh Indonesia yang disampaikan dalam pemandangan umum di Mukernas V.
 

 
(DRI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif