Jakarta: Presiden terpilih Prabowo Subianto merespons polemik program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Prabowo memastikan akan mencari solusi terbaik dari permasalahan ini.
"Kita akan pelajari dan kita cari solusi yang terbaik," ujar Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024.
Prabowo enggan menjawab apakah akan melanjutkan program era Presiden Joko Widodo itu atau tidak. Dia langsung beranjak pergi dan masuk ke dalam mobil.
Pada 20 Mei 2024, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Pada Pasal 5 beleid itu dijelaskan setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin dengan penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi peserta Tapera.
Pada Pasal 7 dirincikan jenis pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera. Yaitu, tidak hanya ASN dan TNI-Polri, serta BUMN tetapi pekerja swasta serta pekerja lainnya yang menerima gaji atau upah.
Regulasi ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) secara resmi menolak Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang program tersebut.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai program tersebut memberatkan pengusaha dan para pekerja. Dari sisi pengusaha, mereka sudah dibebankan pemotongan yang ada mencapai 18 persen. Meliputi PPH 21, jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.
Sementara itu, Presiden Jokowi menilai pro dan kontra terkait program Tapera sebagai hal yang biasa. Dia mencontohkan program BPJS yang sempat ramai diperdebatkan, tapi akhirnya tetap berjalan.
"Seperti dulu BPJS, diluar yang PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra," kata Jokowi usai menghadiri Pelantikan Pengurus GP Ansor 2024-2029 di GBK, Jakarta, dikutip Selasa, 28 Mei 2024
Jakarta: Presiden terpilih
Prabowo Subianto merespons polemik program Tabungan Perumahan Rakyat (
Tapera). Prabowo memastikan akan mencari solusi terbaik dari permasalahan ini.
"Kita akan pelajari dan kita cari solusi yang terbaik," ujar Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024.
Prabowo enggan menjawab apakah akan melanjutkan program era Presiden Joko Widodo itu atau tidak. Dia langsung beranjak pergi dan masuk ke dalam mobil.
Pada 20 Mei 2024, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Pada Pasal 5 beleid itu dijelaskan setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin dengan penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi peserta Tapera.
Pada Pasal 7 dirincikan jenis pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera. Yaitu, tidak hanya ASN dan TNI-Polri, serta BUMN tetapi pekerja swasta serta pekerja lainnya yang menerima gaji atau upah.
Regulasi ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) secara resmi menolak Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang program tersebut.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai program tersebut memberatkan pengusaha dan para
pekerja. Dari sisi pengusaha, mereka sudah dibebankan pemotongan yang ada mencapai 18 persen. Meliputi PPH 21, jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.
Sementara itu, Presiden Jokowi menilai pro dan kontra terkait program Tapera sebagai hal yang biasa. Dia mencontohkan program BPJS yang sempat ramai diperdebatkan, tapi akhirnya tetap berjalan.
"Seperti dulu BPJS, diluar yang PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra," kata Jokowi usai menghadiri Pelantikan Pengurus GP Ansor 2024-2029 di GBK, Jakarta, dikutip Selasa, 28 Mei 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
