Bakamla Ditunjuk Jadi Koordinator Omnibus Law Keamanan Laut

Jakarta: Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut masuk Program Legislasi (Prolegnas) 2020. RUU masih digodok.  "Bakamla (Badan Keamanan Laut) akan menjadi koordinator," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat, Jumat, 6 Maret 2020. Mahfud menjamin Bakamla tidak akan menghilangkan kewenangan kementerian dan lembaga lain, seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun Polair. Dia menegaskan pembentukan omnibus law buat menghindari tumpang tindih aturan.  "Segera dimulai tahun ini," kata dia.  (Baca: Omnibus Law Keamanan Laut Digodok) Dia menyebut omnibus law keamanan laut juga mengatur pencurian ikan, bea cukai, pajak, dan pelanggaran di perbatasan. Mahfud mengatakan saat ini hal itu diatur terpisah antarlembaga. "Selama ini kan yang menangani berbeda-beda, kelautan itu menangani soal pencurian ikan. Bea cukai menangani bea cukai dan pajak. Itu nanti akan dikoordinasikan," papar dia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berharap omnibus law segera disusun. Dia berharap aturan ini membuat kapasitas Bakamla diperkuat dan menjadi satu-satunya badan yang berwenang di laut atau Indonesia Coast Guard.  (Baca: Pembentukan Omnibus Law Keamanan Laut Ditolak)