Formappi : Setahun Jelang Pemilu, DPR Mulai Getol Bela Rakyat

Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyampaikan evaluasi kinerja DPR RI pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023. Dalam pemaparannya, Formappi menyebut lembaga legislatif itu terlihat getol membela rakyat jelang Pemilu 2024. DPR terlihat sangat reaktif menjalankan peran pengawasan sejumlah kasus selama masa sidang III. Di antaranya, ganti rugi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 hingga kasus tragedi tewasnya ratusan pendukung klub Arema Malang di Stadion Kanjuruhan, Malang. "Sejumlah kasus lawas pun tetiba disoroti tajam oleh DPR seperti misalnya kasus pemberhentian perangkat desa secara sepihak, korban sengketa pertanahan, korban kasus apartemen Meikarta, ganti rugi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182, hingga korban tragedi Kanjuruhan," tutur Peneliti Formappi Taryono dalam pemaparannya, Jumat, 10 Maret 2023.   Sikap galak anggota dewan di hadapan para penanggung jawab tentu patut diapresiasi. Akan tetapi, ledakan emosi anggota DPR di masa sidang III sudah terlambat dan terkesan mencari simpati rakyat jelang Pemilu 2024. "Dengan DPR yang terlambat merespon kasus-kasus itu, karenanya bukan tidak mungkin bila kegarangan DPR mempersoalkan kasus-kasus lawas di masa sidang III tidak didorong oleh motif kemanusiaan untuk membela korban, tetapi lebih karena pertimbangan politic electoral semata," ungkap dia. Fromappi pun menyebut lembaga legislatif terlihat bak pahlawan kesiangan selama masa sidang III. Sikap garang yang ditunjukan seolah ingin terlihat sebagai wakil rakyat yang peduli. "Padahal sesungguhnya mereka hanya ingin dicitrakan baik menjelang pemilu. Dengan kata lain DPR hanya cari perhatian dan seperti pahlawan kesiangan," ujar dia. Selama masa sidang III DPR RI memang terlihat memberikan perhatian lebih terhadap sejumlah kasus-kasus yang disebutkan Formappi. Seperti yang dilakukan Komisi V pada pertengahan Februari 2023 menyoroti pencairan santunan korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Saat itu, Ketua Komisi V Lasarus dengan tegas mempertanyakan, terkait laporan dari beberapa pihak keluarga korban Sriwijaya Air yang belum menerima santunan sejak tahun 2021. Sebab, ada syarat pencairan yang mengganjal. Selain itu, DPR juga  tegas mendesak pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan. teranyar, Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf menyoroti putusan vonis 1,5 tahun penjara kepada panitia pelaksana Arema yang disebut tidak seimbang dengan jumlah korban dan nyawa hilang akibat tragedi tersebut. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id