Majelis Tinggi PPP Desak Suharso Mundur Sebagai Ketum

Jakarta: Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengeluarkan pernyataan sikap. Mereka meminta Suharso Monoarfa mundur sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP. Pernyataan sikap tersebut tercantum dalam sebuah surat yang ditandatangani Ketua Majelis Syariah PPP KH Mustofa Aqil Siradj, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono, dan Ketua Majelis Kehormatan KH Zarkasih Nur. Saat dikonfirmasi, Mardiono membenarkan ketiga majelis mengeluarkan pernyataan sikap tersebut. "Ya, betul (tiga majelis merekomendasikan Suharso mundur sebagai Ketum PPP)," kata Mardiono saat dihubungi, Selasa, 23 Agustus 2022. Dalam pernyataan sikap tersebut, ada sejumlah pertimbangan untuk meminta Suharso mundur. Pertama, berkembang suasana tidak kondusif dan kegaduhan di internal partai serta kiai.  Suasana tidak kondusif itu akibat pidato Suharso dalam forum pendidikan antikorupsi bagi PPP yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Agustus 2022. Pernyataan yang dianggap menyinggung, yaitu pemberian sesuatu ketika silaturahmi atau sowan ke para kiai. Majelis menilai pernyataan Suharso bentuk ketidakpantasan dan kesalahan seorang pimpinan partai Islam. Seharusnya, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan mengedepankan akhlak mulia. "Khususnya terhadap para ulama dan kiai yang menjadi panutan umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia," bunyi pernyataan sikap tersebut.   Penyebab kedua, Suharso diminta mundur akibat berbagai demonstrasi terhadap kepemimpinan Suharso. Protes tak hanya berlangsung di kantor DPP PPP, tapi dilaksanakan di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan KPK. "Demonstrasi seperti ini, belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah PPP, dan telah menurunkan muruah PPP sebagai partai politik Islam," bunyi pernyataan sikap tersebut. Situasi rumah tangga juga menjadi salah satu pertimbangan ketiga majelis PPP meminta Suharso mundur. Pemberitaan kehidupan rumah tangga dinilai menjadi beban moral dan mengurangi simpati terhadap PPP sebagai partai Islam. Di sisi lain, elektabilitas cenderung stagnan setelah PPP dipimpin Suharso. Berbagai permasalahan yang terjadi dinilai kontra-produktif dengan upaya peningkatan elektabilitas PPP.  Dengan berbagai pertimbangan tersebut, ketiga Majlis DPP PPP meminta Suharso berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan ketua umum. Permintaan itu dinilai memberikan kebaikan bagi PPP, yakni akan menjadi salah satu faktor penyelamat partai lambang Ka'bah dalam Pemilu 2024. "Atas kesediaan dan sikap bijak Saudara untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PPP, kami menyampaikan ucapakan jazakallah khoiron katsira," sebut pernyataan sikap tersebut.