Purnawirawan TNI Ajak Masyarakat Lawan Buzzer Hoaks

Jakarta: Purnawirawan TNI, Mayor (Purn) Muhammad Saleh Karaeng Silla, mengajak masyarakat ikut berperan memberantas buzzer hoaks. Buzzer hoaks dinilai sudah makin membanjiri media sosial dengan informasi-informasi yang menyesatkan. "Saya akan memberi hadiah Rp20 juta bagi siapapun yang berhasil mengungkap siapa sosok dan dalang dibalik buzzer hoaks yang sedang diburu," ujar Saleh Karaeng di channel YouTube MPS Sang Mayor Pemersatu, Jakarta, Minggu, 17 Juli 2022. Salah satu buzzer hoaks yang tengah diburu tersebut, yakni pengelola channel YouTube Politik Indonesia. "Contohnya siapa nama admin channel-nya, siapa nama editor videonya, siapa content creator-nya, siapa penulis naskahnya, dan di mana sarang mereka. Target pertama operasi kita adalah berburu buzzer hoaks channel YouTube Politik Indonesia," tutur dia. Menurut dia, channel YouTube Politik Indonesia telag menyebarkan hoaks dan informasi palsu tentang tokoh-tokoh politik Indonesia. Dia menilai channel YouTube tersebut secara jelas dan meyakinkan masuk ke dalam kategori buzzer hoaks. "Saya beberkan fakta-fakta fitnah dan hoaks di channel tersebut: Postingan di channel ini tanggal 5 Juni 2022 memfitnah Ibu Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP) dengan judul video viral, PDIP diambang kehancuran, di depan Jokowi dan media, Mega menangis sejadi-jadinya dan video dengan judul, Jokowi Usir Megawati dari istana!! Akibat ulah partainya," ungkap dia. Bukan hanya Megawati yang jadi sasaran, Saleh mengungkapkan channel ini juga memfitnah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua DPR Puan Maharani, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Dia meminta Puan Maharani bergerak melawan buzzer hoaks.   Sementara itu, masyarakat yang mampu membuktikan sosok atau dalang di balik buzzer hoaks bisa mengirimkannya ke email lawanbuzzerhoax@gmail.com. Semua bukti yang masuk akan diverifikasi. Bahaya hoaks, informasi palsu, dan disinformasi ini bagi demokrasi dan kepentingan rakyat diungkap antara lain oleh riset gabungan yang dilakukan University of Amsterdam, Universitas Diponegoro, LP3ES, dan Drone Emprit. Hasilnya diterbitkan dalam jurnal Inside Indonesia edisi 146 (Okt-Des 2021).  Salah satu peneliti utama, Prof. Dr. Yatun Sastramidjaja dari University of Amsterdam, menulis propaganda media sosial merupakan ancaman yang besar dan terus berkembang bagi debat publik dan demokrasi di Indonesia. Pasukan siber Indonesia tidak segan-segan menyebarkan misinformasi dan berita bohong.  "Misalnya, informan memberi tahu kami bagaimana mereka menyebarkan desas-desus palsu untuk mendiskreditkan Ketua Partai Demokrat Agus Yudhoyono," ujar Yatun. Pada bagian lain, Yatun mengungkapkan wawancara dengan koordinator pasukan siber menunjukkan indikasi bahwa kegiatan mereka didanai sejumlah politikus senior, lingkaran di sekitar menteri kabinet, serta pengusaha kaya. Pasukan siber adalah alat bagi orang kaya dan kuat di Indonesia untuk membela kepentingan mereka.  "Karena suara-suara oposisi tidak mampu membiayai kampanye online serupa, propaganda media sosial cenderung membelokkan opini publik dan pembuatan kebijakan ke arah yang mendukung pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik," tutur Yatun.