Jakarta: Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai keberhasilan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro tidak hanya ditentukan pemerintah pusat. Keterlibatan elemen masyarakat di ruang lingkup lebih sempit sangat menentukan.
"PPKM skala mikro ini yaitu tadi butuh konsistensi dari aparat dari wilayah. Kemudian desa, lurah, RT/RW itu menjadi kunci keberhasilan," kata Rahmad kepada Medcom.id, Minggu, 7 Februari 2021.
Rahmad mencontohkan ketika ditemukan warga yang terpapar covid-19, semua pihak harus cekatan. Mulai dari tracing atau pelacakan hingga melakukan testing bagi yang kontak erat dengan pasien covid-19.
"Tentu harus kerja keroyokan yang luar biasa, baik kepolisian, Babinsa (Bintara Pembina Desa), TNI, kecamatan, kelurahan, RT, RW (semua) kerja," ucap Rahmad.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mendorong ketersediaan logistik kebutuhan warga dan penanganan covid-19 ketika PPKM mikro berlangsung. Sehingga, warga yang terpapar tak kekurangan pangan.
Rahmad tak memungkiri PPKM di Jawa-Bali sebelumnya belum memuaskan. Sebab, tidak adanya kesigapan dari masing-masing pihak. Hanya laporan yang seterusnya diserahkan fasilitas kesehatan.
Baca: Komisi IX: PPKM Skala Mikro Cocok Diterapkan di Indonesia
"Evaluasi kemarin karena tidak didukung penuh ketika RT melaporkan kepada lurah atau kepala desa atau lurah atau amat ternyata hanya melaporkan kepada puskesmas pelayanan kesehatan, ya sebatas melapor," ujar Rahmad.
PPKM berskala mikro rencananya dimulai pada Selasa, 9 Februari 2021. Kebijakan ini menggantikan PPKM yang berakhir pada Senin, 8 Februari 2021.
"Berdasarkan keputusan Presiden (Joko Widodo), mulai (Selasa) 9 Februari 2021 akan dilaksanakan PPKM mikro," kata Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19, Brigjen TNI (Purn) Alexander K Ginting, dalam konferensi pers secara daring Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Jumat, 5 Februari 2021.
Jakarta: Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai keberhasilan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) berskala mikro tidak hanya ditentukan pemerintah pusat. Keterlibatan elemen masyarakat di ruang lingkup lebih sempit sangat menentukan.
"PPKM skala mikro ini yaitu tadi butuh konsistensi dari aparat dari wilayah. Kemudian desa, lurah, RT/RW itu menjadi kunci keberhasilan," kata Rahmad kepada
Medcom.id, Minggu, 7 Februari 2021.
Rahmad mencontohkan ketika ditemukan warga yang terpapar covid-19, semua pihak harus cekatan. Mulai dari
tracing atau pelacakan hingga melakukan testing bagi yang kontak erat dengan pasien covid-19.
"Tentu harus kerja keroyokan yang luar biasa, baik kepolisian, Babinsa (Bintara Pembina Desa), TNI, kecamatan, kelurahan, RT, RW (semua) kerja," ucap Rahmad.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mendorong ketersediaan logistik kebutuhan warga dan penanganan covid-19 ketika PPKM mikro berlangsung. Sehingga, warga yang terpapar tak kekurangan pangan.
Rahmad tak memungkiri PPKM di Jawa-Bali sebelumnya belum memuaskan. Sebab, tidak adanya kesigapan dari masing-masing pihak. Hanya laporan yang seterusnya diserahkan fasilitas kesehatan.
Baca: Komisi IX: PPKM Skala Mikro Cocok Diterapkan di Indonesia
"Evaluasi kemarin karena tidak didukung penuh ketika RT melaporkan kepada lurah atau kepala desa atau lurah atau amat ternyata hanya melaporkan kepada puskesmas pelayanan kesehatan, ya sebatas melapor," ujar Rahmad.
PPKM berskala mikro rencananya dimulai pada Selasa, 9 Februari 2021. Kebijakan ini menggantikan PPKM yang berakhir pada Senin, 8 Februari 2021.
"Berdasarkan keputusan Presiden (Joko Widodo), mulai (Selasa) 9 Februari 2021 akan dilaksanakan PPKM mikro," kata Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19, Brigjen TNI (Purn) Alexander K Ginting, dalam konferensi pers secara daring Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Jumat, 5 Februari 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ADN)
