Jakarta: Komisi IX DPR menilai pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali berbasis mikro sudah tepat diterapkan di Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai pas dengan budaya gotong royong masyarakat untuk memaksimalkan program itu.
"Pendekatan PPKM di level bawah dan mikro skala keluarga kemudian RT atau RW, dusun kampung, paling cocok," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena dalam keterangan tertulis, Minggu, 7 Februari 2021.
Menurut Melki, satuan tugas (Satgas) covid-19 dan posko di tingkat bawah bisa melibatkan para tokoh masyarakat. Pelibatan ini akan memudahkan tenaga kesehatan dan aparat lainnya dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19.
Politikus Partai Golkar ini juga menyerukan agar edukasi protokol kesehatan lebih disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga, pesan yang disampaikan cepat dipahami warga.
Baca: Ahli Epidemiologi Dukung Penerapan PPKM Mikro
"Para tokoh lokal, ketua RT atau RW, dusun kampung, para tetua di lokal memberi edukasi sesuai dgn bahasa, pola, adat, dan budaya lokasi yang mudah disampaikan," ujar Melki.
Melki menilai implementasi PPKM berbasis mikro juga diiringi dengan penegakan hukum yang ketat. Sehingga, pencegahan dan penanganan covid-19 di Indonesia lebih terkendali dan tak mengulang kekurangan PPKM sebelumnya.
"Perlu dilakukan desain program dan langkah konkret disertai operasi yustisi yang terukur," ujar Melki.
PPKM berskala mikro rencananya dimulai pada Selasa, 9 Februari 2021. Kebijakan ini menggantikan PPKM yang berakhir pada Senin, 8 Februari 2021.
"Berdasarkan keputusan Presiden (Joko Widodo), mulai (Selasa) 9 Februari 2021 akan dilaksanakan PPKM mikro," kata Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19, Brigjen TNI (Purn) Alexander K Ginting, dalam konferensi pers secara daring Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Jumat, 5 Februari 2021.
Jakarta: Komisi IX DPR menilai pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali berbasis
mikro sudah tepat diterapkan di Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai pas dengan budaya gotong royong masyarakat untuk memaksimalkan program itu.
"Pendekatan PPKM di level bawah dan mikro skala keluarga kemudian RT atau RW, dusun kampung, paling cocok," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena dalam keterangan tertulis, Minggu, 7 Februari 2021.
Menurut Melki, satuan tugas (Satgas)
covid-19 dan posko di tingkat bawah bisa melibatkan para tokoh masyarakat. Pelibatan ini akan memudahkan tenaga kesehatan dan aparat lainnya dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19.
Politikus Partai Golkar ini juga menyerukan agar edukasi protokol kesehatan lebih disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga, pesan yang disampaikan cepat dipahami warga.
Baca: Ahli Epidemiologi Dukung Penerapan PPKM Mikro
"Para tokoh lokal, ketua RT atau RW, dusun kampung, para tetua di lokal memberi edukasi sesuai dgn bahasa, pola, adat, dan budaya lokasi yang mudah disampaikan," ujar Melki.
Melki menilai implementasi PPKM berbasis mikro juga diiringi dengan penegakan hukum yang ketat. Sehingga, pencegahan dan penanganan covid-19 di Indonesia lebih terkendali dan tak mengulang kekurangan PPKM sebelumnya.
"Perlu dilakukan desain program dan langkah konkret disertai operasi yustisi yang terukur," ujar Melki.
PPKM berskala mikro rencananya dimulai pada Selasa, 9 Februari 2021. Kebijakan ini menggantikan PPKM yang berakhir pada Senin, 8 Februari 2021.
"Berdasarkan keputusan Presiden (Joko Widodo), mulai (Selasa) 9 Februari 2021 akan dilaksanakan PPKM mikro," kata Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19, Brigjen TNI (Purn) Alexander K Ginting, dalam konferensi pers secara daring Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Jumat, 5 Februari 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ADN)
