Pengangguran Tinggi, Pemerintah Diminta Lanjutkan Subsidi Upah

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) diminta tidak menyetop program bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja atau buruh yang menerima upah di bawah Rp5 juta. Sebab, pengangguran akibat pandemi covid-19 masih tinggi. "Tingkat pengangguran masih tinggi, sebaiknya subsidi upah justru dilanjutkan. Setidaknya sampai serapan tenaga kerja pulih," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Medcom.id, Rabu, 3 Februari 2021. Potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terus berlanjut jika pemerintah tidak membantu pekerja melalui program itu. Selain itu, daya beli masyarakat berpotensi semakin menurun jika subsidi pendapatan pekerja dihentikan. Hal ini diperparah pembatasan sosial lantaran angka kasus harian covid-19 cukup tinggi. Situasi ini membuat belanja masyarakat tertahan. "Tanpa BLT (bantuan langsung tunai) upah, ekonomi khususnya konsumsi rumah tangga, bisa lebih rendah dari ekspektasi," ujar Bhima. Baca: Subsidi Gaji Pekerja/Buruh Bisa Dilanjutkan, Asalkan... Selain itu, masih banyak pekerja informal yang belum merasakan subsidi upah pada 2020. Mereka tak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak masuk daftar penerima subsidi upah. "Justru besar harapan subsidi upah dilanjutkan ke seluruh pekerja sektor informal dengan gaji di bawah Rp5 juta," ucap Bhima. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan akan menghentikan program subsidi upah. Dia menyebut anggaran BSU tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. "Untuk BSU masih menunggu kebijakan selanjutnya. Karena pada APBN 2021 tidak dialokasikan dan bagaimana kita lihat kondisi ekonomi ke depannya. Sampai saat ini, belum tahu," ujar Ida saat menyaksikan penandatanganan MoU BBPLK Medan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas).