Jakarta: Pemerintah sering mengganti istilah penanganan covid-19. Jangan sampai hal itu berdampak pada kepercayaan masyarakat.
"Sebisanya cegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat," kata Ketua DPR Puan Maharani melalui keterangan tertulis, Selasa, 27 Juli 2021.
Ada sejumlah istilah penanganan pandemi yang digunakan pemerintah. Mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Istilah PPKM sudah beberapa kali berganti istilah. Mulai dari mikro, darurat, hingga level 4 untuk wilayah yang dikategorikan sebagai zona merah.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu meminta pergantian istilah diikuti sosialisasi yang masif. Sehingga, masyarakat mengetahui alasan utama pemerintah melakukan hal tersebut.
Baca: TNI-Polri Harus Persuasif Awasi Aturan Makan di Tempat
Pemerintah juga diminta menjelaskan ketentuan-ketentuan yang dibuat selama PPKM level 4. Hal itu perlu dilakukan agar tidak menjadi bahan lelucon di tengah masyarakat.
Seperti aturan main makan 20 menit di warung makan. Pemerintah harus menjelaskan tujuan aturan itu.
“Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci,” ungkap Puan.
Ketentuan pembatasan ini mendapat respons beragam di tengah masyarakat. Melalui sosialisasi yang masif, masyarakat diyakini memahami dan menjalankan aturan tersebut.
“Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Puan.
Jakarta: Pemerintah sering mengganti istilah penanganan
covid-19. Jangan sampai hal itu berdampak pada kepercayaan masyarakat.
"Sebisanya cegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat," kata Ketua DPR
Puan Maharani melalui keterangan tertulis, Selasa, 27 Juli 2021.
Ada sejumlah istilah penanganan pandemi yang digunakan pemerintah. Mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM).
Istilah PPKM sudah beberapa kali berganti istilah. Mulai dari mikro, darurat, hingga level 4 untuk wilayah yang dikategorikan sebagai zona merah.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu meminta pergantian istilah diikuti sosialisasi yang masif. Sehingga, masyarakat mengetahui alasan utama pemerintah melakukan hal tersebut.
Baca:
TNI-Polri Harus Persuasif Awasi Aturan Makan di Tempat
Pemerintah juga diminta menjelaskan ketentuan-ketentuan yang dibuat selama PPKM level 4. Hal itu perlu dilakukan agar tidak menjadi bahan lelucon di tengah masyarakat.
Seperti aturan main makan 20 menit di warung makan. Pemerintah harus menjelaskan tujuan aturan itu.
“Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci,” ungkap Puan.
Ketentuan pembatasan ini mendapat respons beragam di tengah masyarakat. Melalui sosialisasi yang masif, masyarakat diyakini memahami dan menjalankan aturan tersebut.
“Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
