Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) akan mengusulkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dilibatkan dalam perumusan soal tes wawasan kebangsaan (TWK) agar tidak lagi menimbulkan polemik. Kedua organisasi Islam tersebut dinilai sudah teruji merajut simbol kebangsaan.
"KSP dalam hal ini merekomendasikan NU dan Muhammadiyah yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebinekaan Indonesia (dalam merumuskan TWK)" kata Kepala Staf Presiden Moeldoko kepada wartawan, Jakarta, Rabu, 26 Mei 2021.
TWK sempat menjadi polemik lantaran membuat 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal dalam proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Bahkan, 51 dari 75 pegawai yang gagal terancam dipecat.
"Soal tes wawasan kebangsaan yang sempat menjadi polemik, haruslah dilihat sebagai bentuk dari penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintah. Kalau enggak, ya kita hanya melihatnya dari satu sisi," ucap dia.
Moeldoko mengatakan calon ASN yang gagal dalam TWK bukan hanya terjadi di KPK. Kasus ini terjadi di beberapa instansi pemerintah, seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
"Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang KPK begitu diributkan? Karena itu, mekanisme tes wawasan kebangsaan yang jadi perdebatan harus dipastikan disusun dengan lebih baik," kata Moeldoko.
Baca: TWK Dinilai Bagian dari Pembinaan dan Memperkuat Pemberantasan Korupsi
Mantan Panglima TNI itu menilai perlu ada perbaikan terhadap pegawai yang tidak lulus TWK. Caranya melalui pendidikan kedinasan, seperti usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, Jokowi meminta hasil tes wawasan kebangsaan tidak dijadikan dasar menghentikan pegawai KPK. Hasil tes tersebut seharusnya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK secara individu maupun institusi.
Perbaikan itu salah satu caranya melalui pendidikan kedinasan. Dia meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menindaklanjuti.
"Saya minta kepada para pihak terkait untuk merancang tindak lanjut bagi program 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes," kata Jokowi di Jakarta, Senin, 17 Mei 2021.
Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) akan mengusulkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dilibatkan dalam perumusan soal tes wawasan kebangsaan (TWK) agar tidak lagi menimbulkan polemik. Kedua organisasi Islam tersebut dinilai sudah teruji merajut simbol kebangsaan.
"KSP dalam hal ini merekomendasikan NU dan Muhammadiyah yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebinekaan Indonesia (dalam merumuskan TWK)" kata Kepala Staf Presiden Moeldoko kepada wartawan, Jakarta, Rabu, 26 Mei 2021.
TWK sempat menjadi polemik lantaran membuat 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) gagal dalam proses alih status menjadi aparatur sipil negara (
ASN). Bahkan, 51 dari 75 pegawai yang gagal terancam dipecat.
"Soal tes wawasan kebangsaan yang sempat menjadi polemik, haruslah dilihat sebagai bentuk dari penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintah. Kalau enggak, ya kita hanya melihatnya dari satu sisi," ucap dia.
Moeldoko mengatakan calon ASN yang gagal dalam TWK bukan hanya terjadi di KPK. Kasus ini terjadi di beberapa instansi pemerintah, seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
"Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang KPK begitu diributkan? Karena itu, mekanisme tes wawasan kebangsaan yang jadi perdebatan harus dipastikan disusun dengan lebih baik," kata Moeldoko.
Baca: TWK Dinilai Bagian dari Pembinaan dan Memperkuat Pemberantasan Korupsi
Mantan Panglima TNI itu menilai perlu ada perbaikan terhadap pegawai yang tidak lulus TWK. Caranya melalui pendidikan kedinasan, seperti usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, Jokowi meminta hasil tes wawasan kebangsaan tidak dijadikan dasar menghentikan pegawai KPK. Hasil tes tersebut seharusnya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK secara individu maupun institusi.
Perbaikan itu salah satu caranya melalui pendidikan kedinasan. Dia meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menindaklanjuti.
"Saya minta kepada para pihak terkait untuk merancang tindak lanjut bagi program 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes," kata Jokowi di Jakarta, Senin, 17 Mei 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
