Jakarta: Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menyoroti aktor politik dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Kristiadi menyebut ada hal yang perlu diapresiasi meski tak sedikit catatan yang mesti diperbaiki.
“Sekarang kita membuktikan bisa bicara apa saja, kita kritik Jokowi bisa,” kata Kristiadi dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Jokow-Ma’ruf, di Luar Dipuji, di dalam Dicaci', Minggu, 24 Oktober 2021.
Kristiadi tak menyangsikan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf sebesar 68,5 persen. Namun, survei itu perlu ditarik lebih luas.
Kristiadi mengkritisi tingkat kesadaran masyarakat menerjemahkan politik yang sangat ruwet. Salah satunya pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau komponen cadangan (komcad).
“Ini zaman perang siber, kita masih pakai orang. Ini aneh bin ajaib,” papar dia.
Selain itu, Kristiadi menilai peran partai politik masih kurang terasa. Seharusnya ada transparansi dan demokrasi internal partai yang baik.
“Kekuasaan pemerintah tapi banyak orang partai. Orang jual beli jabatan secara terbuka, ditangkap tidak menyesal, dan belum ada perbaikan,” tutur dia.
Baca: Survei: Persepsi Publik Terhadap Politik Merosot, Sektor Keamanan Meningkat
Jakarta: Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menyoroti aktor politik dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (
Jokowi) dan Wakil Presiden
Ma’ruf Amin. Kristiadi menyebut ada hal yang perlu diapresiasi meski tak sedikit catatan yang mesti diperbaiki.
“Sekarang kita membuktikan bisa bicara apa saja, kita kritik Jokowi bisa,” kata Kristiadi dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Jokow-Ma’ruf, di Luar Dipuji, di dalam Dicaci', Minggu, 24 Oktober 2021.
Kristiadi tak menyangsikan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf sebesar 68,5 persen. Namun, survei itu perlu ditarik lebih luas.
Kristiadi mengkritisi tingkat kesadaran masyarakat menerjemahkan politik yang sangat ruwet. Salah satunya pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau komponen cadangan (komcad).
“Ini zaman perang siber, kita masih pakai orang. Ini aneh bin ajaib,” papar dia.
Selain itu, Kristiadi menilai peran partai politik masih kurang terasa. Seharusnya ada transparansi dan demokrasi internal partai yang baik.
“Kekuasaan pemerintah tapi banyak orang partai. Orang jual beli jabatan secara terbuka, ditangkap tidak menyesal, dan belum ada perbaikan,” tutur dia.
Baca:
Survei: Persepsi Publik Terhadap Politik Merosot, Sektor Keamanan Meningkat
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
