Jakarta: Masyarakat menilai kondisi politik Indonesia merosot dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Meski begitu, masyarakat mengapresiasi sektor keamanan dan penegakan hukum.
“Pada survei September 2019, 41 persen menyatakan kondisi politik baik dan sangat baik. Sementara sekarang tinggal 26,8 persen,” kata peneliti senior Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Jokow-Ma’ruf, di Luar Dipuji, di dalam Dicaci,' Minggu, 24 Oktober 2021.
Saidiman menduga penurunan lantaran ada manuver elite yang berbicara soal amendemen konstitusi. Salah satu isinya, mengambil hak publik memilih pemimpin secara langsung.
Isu lainnya dinamika di Partai Demokrat. Partai berlogo Mercy itu mengalami kisruh kepemimpinan antara Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Sementara itu, persepsi publik terhadap penegakan hukum dan kondisi keamanan menunjukkan tren positif. Survei persepsi publik terkait keamanan pada Oktober 2020 sebesar 33,4 persen.
“Sekarang yang menilai baik atau sangat baik 61,3 persen,” papar Saidiman.
Tren serupa terjadi di sektor penegakan hukum. Survei teranyar menunjukkan 44,8 persen publik puas terhadap penegakan hukum dibanding pada Oktober 2020 sebesar 41,8 persen.
Baca: 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf, Sektor Hankam di Bawah Komando Prabowo Disambut Positif
Jakarta: Masyarakat menilai kondisi politik Indonesia merosot dalam
dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (
Jokowi) dan Wakil Presiden
Ma'ruf Amin. Meski begitu, masyarakat mengapresiasi sektor keamanan dan penegakan hukum.
“Pada survei September 2019, 41 persen menyatakan kondisi politik baik dan sangat baik. Sementara sekarang tinggal 26,8 persen,” kata peneliti senior Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Jokow-Ma’ruf, di Luar Dipuji, di dalam Dicaci,' Minggu, 24 Oktober 2021.
Saidiman menduga penurunan lantaran ada manuver elite yang berbicara soal amendemen konstitusi. Salah satu isinya, mengambil hak publik memilih pemimpin secara langsung.
Isu lainnya dinamika di Partai Demokrat. Partai berlogo Mercy itu mengalami kisruh kepemimpinan antara Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Sementara itu, persepsi publik terhadap penegakan hukum dan kondisi keamanan menunjukkan tren positif. Survei persepsi publik terkait keamanan pada Oktober 2020 sebesar 33,4 persen.
“Sekarang yang menilai baik atau sangat baik 61,3 persen,” papar Saidiman.
Tren serupa terjadi di sektor penegakan hukum. Survei teranyar menunjukkan 44,8 persen publik puas terhadap penegakan hukum dibanding pada Oktober 2020 sebesar 41,8 persen.
Baca:
2 Tahun Jokowi-Ma’ruf, Sektor Hankam di Bawah Komando Prabowo Disambut Positif
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
