Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla tak khawatir peran Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) tumpang tindih dengan Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri. Kalla yakin Koopssusgab bisa berkoordinasi bersama Polri.
"Karena kalau tidak koordinasi, kekuatan kita akan lemah, apalagi pada hal-hal tertentu masing-masing punya kelebihan, TNI punya kelebihan dan Polri punya kelebihan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Mei 2018.
Kalla menegaskan, wewenang dua institusi itu telah diatur Undang-undang. Sehingga, koordinasi diperlukan untuk memaksimalkan kemampuan masing-masing institusi.
Baca: Pemerintah Disebut Belum Satu Suara soal Definisi Terorisme
Koordinasi menjadi poin penting yang harus dilakukan Koopssusgab dan Polri. Koordinasi kedua lembaga dinilai bisa mengurangi polemik di lapangan.
"Kalau tidak ada koordinasi bisa menimbulkan friksi-friksi di lapangan," jelas Kalla.
Operasi gabungan dua institusi ini bukan hal baru. Kalla mencontohkan operasi khusus pemberantasan teroris di Poso yang dilakukan Polri dan TNI. Lagipula, TNI dan Polri pernah berada dalam satu komando pada orde baru.
"Pernah terjadi di bawah satu komando oleh Panglima ABRI," jelas Kalla.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/8Ky7XPEb" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla tak khawatir peran Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) tumpang tindih dengan Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri. Kalla yakin Koopssusgab bisa berkoordinasi bersama Polri.
"Karena kalau tidak koordinasi, kekuatan kita akan lemah, apalagi pada hal-hal tertentu masing-masing punya kelebihan, TNI punya kelebihan dan Polri punya kelebihan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Mei 2018.
Kalla menegaskan, wewenang dua institusi itu telah diatur Undang-undang. Sehingga, koordinasi diperlukan untuk memaksimalkan kemampuan masing-masing institusi.
Baca: Pemerintah Disebut Belum Satu Suara soal Definisi Terorisme
Koordinasi menjadi poin penting yang harus dilakukan Koopssusgab dan Polri. Koordinasi kedua lembaga dinilai bisa mengurangi polemik di lapangan.
"Kalau tidak ada koordinasi bisa menimbulkan friksi-friksi di lapangan," jelas Kalla.
Operasi gabungan dua institusi ini bukan hal baru. Kalla mencontohkan operasi khusus pemberantasan teroris di Poso yang dilakukan Polri dan TNI. Lagipula, TNI dan Polri pernah berada dalam satu komando pada orde baru.
"Pernah terjadi di bawah satu komando oleh Panglima ABRI," jelas Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
