Jakarta: Komisi II akui pendataan tenaga honorer di pemerintahan berantakan. Hal itu terlihat dari berubah-ubahnya data pegawai non-ASN tersebut.
"Kita mendorong kementerian itu mulai dari data, berapa sih sebenarnya orang yang nasibnya (tak diangkat menjadi ASN) sama dengan bapak/ibu sekalian. Ini selama ini tidak pernah clear datanya," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat menerima audiensi audiensi Forum Non-ASN Jawa Tengah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023.
Carut-marut pendataan honorer bahkan terlihat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Awalnya, lembaga yang dipimpin Azwar Anas itu menyampaikan jumlah tenaga honorer di Indonesia sekitar 800 orang.
Namun, data tersebut berubah per November 2022. Jumlah tenaga honorer berdasarkan data dari Kemenpan RB melonjak menjadi 2.421.100 orang.
"Jadi sebenarnya ini, saya baru tahu nih, ternyata udah dimasukkan segitu banyak pun bapak-bapak masih ada yang tidak terdata, coba bayangkan aja," ungkap dia.
Dia menyampaikan salah satu penyebab data honorer berantakan karena sistem rekrutmen dan pemberhentian yang tidak jelas. Hal itu bahkan terlihat saat Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau (Kepri) beberapa waktu lalu.
"Contoh misalnya waktu itu kami ke Kepulauan Riau, ya bisa aja kejadian hari ini seorang tenaga honorer meninggal, istrinya nangis-nangis, tiba-tiba anaknya dimasukin begitu saja," ujar Doli.
Menurut dia, belum adanya sistem rekrutmen yang pasti membuat pendataan honorer tak akan bisa diselesaikan. Sebab, dapat menyulitkan proses pendataan.
"Itu mengganggu soal database yang pasti," ujar dia.
Jakarta: Komisi II akui pendataan tenaga
honorer di pemerintahan berantakan. Hal itu terlihat dari berubah-ubahnya data pegawai non-
ASN tersebut.
"Kita mendorong kementerian itu mulai dari data, berapa sih sebenarnya orang yang nasibnya (tak diangkat menjadi ASN) sama dengan bapak/ibu sekalian. Ini selama ini tidak pernah clear datanya," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat menerima audiensi audiensi Forum Non-ASN Jawa Tengah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023.
Carut-marut pendataan honorer bahkan terlihat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Awalnya, lembaga yang dipimpin Azwar Anas itu menyampaikan jumlah tenaga honorer di Indonesia sekitar 800 orang.
Namun, data tersebut berubah per November 2022. Jumlah tenaga honorer berdasarkan data dari Kemenpan RB melonjak menjadi 2.421.100 orang.
"Jadi sebenarnya ini, saya baru tahu nih, ternyata udah dimasukkan segitu banyak pun bapak-bapak masih ada yang tidak terdata, coba bayangkan aja," ungkap dia.
Dia menyampaikan salah satu penyebab data honorer berantakan karena sistem rekrutmen dan pemberhentian yang tidak jelas. Hal itu bahkan terlihat saat Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau (Kepri) beberapa waktu lalu.
"Contoh misalnya waktu itu kami ke Kepulauan Riau, ya bisa aja kejadian hari ini seorang tenaga honorer meninggal, istrinya nangis-nangis, tiba-tiba anaknya dimasukin begitu saja," ujar Doli.
Menurut dia, belum adanya sistem rekrutmen yang pasti membuat pendataan honorer tak akan bisa diselesaikan. Sebab, dapat menyulitkan proses pendataan.
"Itu mengganggu soal database yang pasti," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
