Jakarta: Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Maman Imanulhaq mendorong fakta sejarah di film Penumpasan Pengkhianatan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) ditinjau ulang. Ada beberapa informasi atau adegan yang tidak sesuai dengan fakta.
"Tentu sejarah (film G30S/PKI) itu perlu direvisi," kata Maman kepada Medcom.id, Jumat, 25 September 2020.
Koordinator Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) itu mengungkapkan butuh keberanian untuk mengungkap fakta kebenaran film tersebut. Dengan begitu, generasi penerus bangsa tidak termakan informasi salah yang ada di film tersebut.
"Jangan terlalu terpaku kepada tafsiran sejarah sepihak. Kita butuh tafsiran yang lebih realistis," ungkap dia.
Meski begitu, dia tidak meminta pemerintah melarang pemutaran film G30S/PKI. Namun, film itu harus dilawan dengan memproduksi film baru yang sesuai dengan fakta.
"Karya seni hanya bisa dikoreksi dengan karya seni yang lebih berkualitas, rasional, dan punya daya etika dan estetika yang tinggi," ungkap dia.
Baca: Peneliti LIPI: Kebangkitan PKI Omong Kosong
Selain itu, penelusuran sejarah harus dilakukan. Dengan begitu, kebenaran fakta pemberontakan yang dilakukan PKI sesuai dengan sejarah.
"Kita akan bikin webinar ahli sejarah, tokoh lintas agama, seniman budayawan, dan ahli sinematografi bicara mengenai film G30S/PKI," ujar dia.
Jakarta: Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Maman Imanulhaq mendorong fakta sejarah di film
Penumpasan Pengkhianatan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) ditinjau ulang. Ada beberapa informasi atau adegan yang tidak sesuai dengan fakta.
"Tentu sejarah (film
G30S/PKI) itu perlu direvisi," kata Maman kepada
Medcom.id, Jumat, 25 September 2020.
Koordinator Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) itu mengungkapkan butuh keberanian untuk mengungkap fakta kebenaran film tersebut. Dengan begitu, generasi penerus bangsa tidak termakan informasi salah yang ada di film tersebut.
"Jangan terlalu terpaku kepada tafsiran sejarah sepihak. Kita butuh tafsiran yang lebih realistis," ungkap dia.
Meski begitu, dia tidak meminta pemerintah melarang pemutaran film
G30S/PKI. Namun, film itu harus dilawan dengan memproduksi film baru yang sesuai dengan fakta.
"Karya seni hanya bisa dikoreksi dengan karya seni yang lebih berkualitas, rasional, dan punya daya etika dan estetika yang tinggi," ungkap dia.
Baca:
Peneliti LIPI: Kebangkitan PKI Omong Kosong
Selain itu, penelusuran sejarah harus dilakukan. Dengan begitu, kebenaran fakta pemberontakan yang dilakukan PKI sesuai dengan sejarah.
"Kita akan bikin webinar ahli sejarah, tokoh lintas agama, seniman budayawan, dan ahli sinematografi bicara mengenai film
G30S/PKI," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)