Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pentingnya penyederhanaan atau reformasi birokrasi. Pasalnya desain eselon aparatur sipil negara (ASN) saat ini hanya memperpanjang birokrasi.
"Memperpanjang birokrasi, semakin memecah anggaran dengan unit kecil yang sulit pengawasannya, dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja," kata Jokowi dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang disiarkan melalui akun YouTube 'KPK RI', Rabu, 26 Agustus 2020.
Penyederhanaan birokrasi mampu mengalihkan anggaran membiayai program strategis. Khususnya yang relevan dengan kebutuhan nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.
"Hal ini yang membawa lompatan-lompatan kemajuan (negara) kita," ujar Jokowi.
Di samping itu, reformasi birokrasi pada sektor tata niaga juga mesti mendapatkan perhatian khusus. Misalnya terkait perizinan pelaku usaha.
Menurut Jokowi, pelaku usaha kecil juga berperan menopang perekonomian nasional. Kemudahan izin bagi pengusaha besar dan pelaku usaha masyarakat kecil dan menengah (UMKM) sama penting.
Baca: Jokowi Rela Ditegur Bila Regulasi Tak Sinkron
"Yang berurusan dengan perizinan itu bukan hanya pelaku besar tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Jumlahnya lebih dari 60 juta yang menjadi penopang utama perekonomian nasional kita," ujar Jokowi.
Kepala Negara meminta seluruh pihak mendukung upaya reformasi birokrasi ini. Pemanfaatan teknologi juga tak boleh dikesampingkan.
"Kita perbaiki tata kerja birokrasi, kita sederhanakan dan kita transparansi. Serta pemanfaatan teknologi informasi digitalisasi yang mudah diakses rakyat harus terus kita kembangkan," ujar Jokowi.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pentingnya penyederhanaan atau reformasi birokrasi. Pasalnya desain
eselon aparatur sipil negara (ASN) saat ini hanya memperpanjang birokrasi.
"Memperpanjang birokrasi, semakin memecah anggaran dengan unit kecil yang sulit pengawasannya, dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja," kata Jokowi dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang disiarkan melalui akun YouTube 'KPK RI', Rabu, 26 Agustus 2020.
Penyederhanaan birokrasi mampu mengalihkan anggaran membiayai program strategis. Khususnya yang relevan dengan kebutuhan nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.
"Hal ini yang membawa lompatan-lompatan kemajuan (negara) kita," ujar Jokowi.
Di samping itu, reformasi birokrasi pada sektor tata niaga juga mesti mendapatkan perhatian khusus. Misalnya terkait perizinan pelaku usaha.
Menurut
Jokowi, pelaku usaha kecil juga berperan menopang perekonomian nasional. Kemudahan izin bagi pengusaha besar dan pelaku usaha masyarakat kecil dan menengah (UMKM) sama penting.
Baca: Jokowi Rela Ditegur Bila Regulasi Tak Sinkron
"Yang berurusan dengan perizinan itu bukan hanya pelaku besar tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Jumlahnya lebih dari 60 juta yang menjadi penopang utama perekonomian nasional kita," ujar Jokowi.
Kepala Negara meminta seluruh pihak mendukung upaya reformasi birokrasi ini. Pemanfaatan teknologi juga tak boleh dikesampingkan.
"Kita perbaiki tata kerja birokrasi, kita sederhanakan dan kita transparansi. Serta pemanfaatan teknologi informasi digitalisasi yang mudah diakses rakyat harus terus kita kembangkan," ujar Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
