Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut penanganan pascakonflik sosial di Pulau Haruku, Maluku Utara, sudah mendesak. Penanganan harus dilakukan karena menyangkut persoalan kemanusiaan, apalagi masih ada 1.234 jiwa yang mengungsi akibat konflik tersebut.
"Ini persoalan kemanusiaan yang tidak bisa ditunda. Saya ingin semua terlibat. Segera masyarakat pengungsi dikembalikan ke tempat asal mereka dalam keadaan aman," kata Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi penanganan pascakonflik sosial di Maluku Tengah, Kamis, 16 Juni 2022.
Dia mengungkapkan upaya penyelesaian harus melalui dua pendekatan. Yaitu penentuan batas wilayah dan penetapan status bencana sosial.
"Penyelesaian batas wilayah secara adat terbukti tidak bisa dilakukan. Ini akan terus memicu terjadinya konflik. Harus ada pendekatan baru supaya tidak ada lagi yang merasa berhak memiliki dan mengelola," ucap Moeldoko.
Baca: Polisi: Bentrok Antarwarga di Maluku Tengah karena Konflik Lahan
Mantan panglima TNI itu meminta penetapan status bencana sosial atas konflik tersebut segera dilakukan. Status itu, kata dia, memperjelas penanganan dari mulai siapa yang menangani hingga mekanisme pelaksanaan.
"Sehingga, tim di lapangan bisa bekerja maksimal tanpa takut melanggar aturan," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga meminta kementerian/lembaga terkait melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, sebagai pemegang otoritas.
Konflik sosial di Pulau Haruku Maluku Tengah terjadi pada akhir Januari 2022. Masalah itu dipicu bentrokan antarwarga desa Ori dan Kariuw. Kejadian bermula dari aksi warga menggarap lahan yang masih disengketakan.
Selain menyebabkan korban jiwa meninggal dan luka-luka, bentrokan berbuntut pada pembakaran rumah-rumah warga, tempat ibadah, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Akibatnya, terdapat 1.234 jiwa atau 330 kepala keluarga mengungsi hingga sekarang.
Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan
Moeldoko menyebut penanganan
pascakonflik sosial di Pulau Haruku, Maluku Utara, sudah mendesak. Penanganan harus dilakukan karena menyangkut persoalan kemanusiaan, apalagi masih ada 1.234 jiwa yang mengungsi akibat
konflik tersebut.
"Ini persoalan kemanusiaan yang tidak bisa ditunda. Saya ingin semua terlibat. Segera masyarakat pengungsi dikembalikan ke tempat asal mereka dalam keadaan aman," kata Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi penanganan pascakonflik sosial di Maluku Tengah, Kamis, 16 Juni 2022.
Dia mengungkapkan upaya penyelesaian harus melalui dua pendekatan. Yaitu penentuan batas wilayah dan penetapan status bencana sosial.
"Penyelesaian batas wilayah secara adat terbukti tidak bisa dilakukan. Ini akan terus memicu terjadinya konflik. Harus ada pendekatan baru supaya tidak ada lagi yang merasa berhak memiliki dan mengelola," ucap Moeldoko.
Baca:
Polisi: Bentrok Antarwarga di Maluku Tengah karena Konflik Lahan
Mantan panglima TNI itu meminta penetapan status bencana sosial atas konflik tersebut segera dilakukan. Status itu, kata dia, memperjelas penanganan dari mulai siapa yang menangani hingga mekanisme pelaksanaan.
"Sehingga, tim di lapangan bisa bekerja maksimal tanpa takut melanggar aturan," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga meminta kementerian/lembaga terkait melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, sebagai pemegang otoritas.
Konflik sosial di Pulau Haruku Maluku Tengah terjadi pada akhir Januari 2022. Masalah itu dipicu bentrokan antarwarga desa Ori dan Kariuw. Kejadian bermula dari aksi warga menggarap lahan yang masih disengketakan.
Selain menyebabkan korban jiwa meninggal dan luka-luka, bentrokan berbuntut pada pembakaran rumah-rumah warga, tempat ibadah, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Akibatnya, terdapat 1.234 jiwa atau 330 kepala keluarga mengungsi hingga sekarang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
