Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Masyarakat Sipil Bakal Kawal Pembentukan Aturan Turunan UU TPKS

Nasional Antikekerasan Seksual DPR RI RUU PKS kekerasan seksual RUU TPKS
Juven Martua Sitompul • 14 Mei 2022 01:12
Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia siap berkumpul mengawal pembentukan aturan turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Peraturan turunan diharap sejalan dengan tujuan UU tersebut.
 
“Jaringan masyarakat sipil siap kembali berkumpul untuk mengawal beberapa PP (Peraturan Pemerintah). Saya percaya beberapa jaringan mungkin energinya enggak cukup kalau semua tetapi ada beberapa kelompok jaringan yang dia bisa berbagi tugas,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartika Sari, pada Jumat, 13 Mei 2022.
 
Dian menyebut PP turunan dari UU TPKS kemungkinan akan dikerjakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kementerian PPA) dan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kemarin kan leading-nya di Kemenkumham, tetapi PP-nya karena ini sebenarnya RUU TPKS urusannya lebih kuat di perempuan dan anak, kasus-kasusnya akan lebih ke perempuan dan anak, katanya sih Kementerian PPAA punya inisiatif untuk menyusun drafnya, cuma pasti sumber daya di Kementerian PPPA tidak cukup,” kata Dian.
 
Di sisi lain, dia angkat topi dengan sikap Ketua DPR Puan Maharani yang serius mendorong pemerintah untuk segera membentuk aturan turunan UU TPKS. Puan bahkan mengusulkan agar pemerintah mengundang sejumlah kelompok masyarakat sipil dalam pembahasan PP maupun Peraturan Presiden (Perpres).
 
"Saya salut, terutama Mbak Puan memberi tanda bahwa dia serius untuk mendorong supaya peraturan organisnya atau pelaksananya harus segera disusun," kata dia.
 
Baca: Ketua DPR Minta Peraturan Turunan UU TPKS Segera Diterbikan
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Mariana Amirudin menekankan adanya hal yang patut diperhatikan dalam penyusunan aturan turunan. Salah satunya menjaga aturan turunan tidak melenceng dari tujuan dibuatnya UU TPKS.
 
"Yang perlu diwaspadai itu adalah isi aturan turunannya supaya tidak meleset dari gagasan awal dari disahkannya undang-undang ini. Sebaik mungkin dan memang melindungi korban kekerasan seksual dan juga aspek hukum terhadap pelaku dan juga pencegahan serta pemulihan korban," ucap dia.
 
Para pihak yang menjadi pelaksana UU TPKS juga diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan seksama. Seperti yang diamanatkan dan diatur nantinya dengan aturan turunan.
 
"Yang paling penting sebetulnya adalah para pihak yang melaksanakan UU ini, seperti aparat hukum, kejaksaan, kemudian layanan pendamping baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sipil dan juga pendokumentasian," kata dia.
 
Hal itu berguna untuk menjamin dan mengupayakan pelaksanaan aturan turunan itu sesuai dengan cita-cita penyusunan UU TPKS. "Sehingga, semua tindak lanjut dari undang-undang ini sesuai dengan apa yang kita impikan," tegas dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif