Ketua DPR Puan Maharani. MI/Susanto
Ketua DPR Puan Maharani. MI/Susanto

Ketua DPR Minta Peraturan Turunan UU TPKS Segera Diterbikan

Nasional Antikekerasan Seksual DPR RI RUU PKS kekerasan seksual RUU TPKS
Juven Martua Sitompul • 12 Mei 2022 16:15
Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani bersyukur Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi diundangkan melalui Lembaran Negara setelah disahkan dalam rapat paripurna pada 12 April 2022. Pemerintah diminta segera menerbitkan peraturan-peraturan turunan dari UU TPKS.
 
“Kita kini bisa semakin lega karena UU TPKS sudah resmi diundangkan dan sudah siap untuk diimplementasikan. Kita berharap dengan hadirnya UU TPKS seluruh masyarakat, khususnya kaum perempuan, dapat terlindungi dari ancaman kekerasan seksual,” kata Puan melalui keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 12 Mei 2022.
 
UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS resmi diundangkan pada Senin, 9 Mei 2022 melalui Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120. Puan tak ingin peraturan turunan dari UU TPKS dibuat terlalu lama.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Tidak perlu menunggu sampai batas waktu dua tahun. Semakin cepat peraturan turunan diterbitkan, semakin baik. Karena penanganan kasus kekerasan seksual akan lebih optimal,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.
 
Menurut Puan, implementasi UU TPKS tak hanya sekadar memberi jaminan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual. Namun, akan berfungsi dalam hal pencegahan hingga perlindungan dan pemulihan untuk korban.
 
“Lewat UU TPKS dan aturan turunannya, negara dapat menjamin rasa aman rakyat dan perlindungan dari ancaman kekerasan seksual. Payung hukum ini juga akan memberi keadilan bagi seluruh korban,” kata Puan.
 
Nantinya, kata dia, ada 5 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan presiden (perpres) yang mendukung pelaksanaan UU TPKS. Puan menggarisbawahi aturan terkait Tim Terpadu dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
 
“Aturan akan memperbaiki pola penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini sering kali buntu akibat belum adanya aturan khusus. Kita berharap dengan adanya layanan terpadu yang terintegrasi antara para stakeholder terkait, korban kekerasan seksual dapat lebih mudah mendapat perlindungan dan pertolongan,” kata dia.
 
Baca: Resmi Diteken Jokowi, UU TPSK Diharap Segera Diimplementasikan
 
Mantan Menko PMK itu meminta pemerintah gencar menyosialisasi UU TPKS beserta aturan turunannya. Khususnya, di kalangan internal seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum.
 
“Sehingga, tidak lagi ada alasan pemakluman terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, sekecil apa pun itu. Dan apabila terjadi tindak kekerasan seksual, penegakan hukum harus diterapkan dengan tegas,” ujarnya.
 
Puan juga mengingatkan agar pemerintah masif menyosialisasikan UU TPKS dan aturan turunannya kepada masyarakat. Dia menilai pemerintah bisa bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil, khususnya yang selama ini fokus ikut memperjuangkan UU TPKS.
 
“Perjuangan panjang kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Mari kita kawal bersama seluruh implementasi UU TPKS agar Indonesia terbebas dari kekerasan seksual,” tegas dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif