Ilustrasi. Istimewa.
Ilustrasi. Istimewa.

NasDem Minta Pj Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Arga sumantri • 16 Mei 2022 16:58
Jakarta: Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem Aminurokhman mengingatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap penjabat (Pj) kepala daerah yang telah ditunjuk dan dilantik. Evaluasi berkala penting dilakukan.
 
"Pemerintah harus melakukan evaluasi atas kinerja para Pj kepala daerah ini. Misalnya setiap enam bulan atau satu tahun," ujar Aminurokhman dalam keterangan tertulisnya, Senin, 16 Mei 2022.
 
Ia mengatakan evaluasi sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja para Pj kepala daerah ini dalam membangun komunikasi dan etos kerja di berbagai pemerintahan daerah. Serta, sejauh mana Pj bisa bekerja sama dengan DPRD provinsi atau kabupaten/kota.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika kerjanya dianggap tidak bisa memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus ditarik dan diganti dengan orang yang mempunyai kapasitas yang lebih mumpuni. Kalau tidak diganti akan berdampak buruk pada stabilitas daerah," terang dia.
 
Ia menekankan pejabat yang ditunjuk harus mempunyai legistimasi yang kuat agar bisa terbangun komunikasi antara lembaga politik dengan pejabat tersebut. Kalau tidak bisa membangun komunikasi, keputusan dan kebijakan strategis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sulit diwujudkan.
 
Aminurokhman menyarankan pemerintah agar penunjukan Pj kepala daerah menggunakan regulasi dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Khususnya, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), UU TNI dan Polri, serta keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Regulasi ini harus menjadi acuan dalam mengambil keputusan karena kalau dilanggar akan menimbulkan kegaduhan ditingkat daerah," kata dia.
 
Baca: Penjabat Kepala Daerah Harus Netral dari Kepentingan Politik
 
Ia juga meminta pemerintah agar terbuka dalam proses seleksi. Hal ini agar tidak ada persepsi negatif di publik jika pemilihan Pj kepala daerah bukan karena faktor like and dislike. Pj kepala daerah diharapkan bersikap netral karena akan memasuki tahun politik dan rawan disalahgunakan untuk mendompleng kepentingan 2024. 
 
"Makanya, seyogyanya Pj kepala daerah yang ditunjuk ini tidak punya cita-cita untuk running dalam Pilkada 2024," ujar Aminurokhman.
 
Pada 2022, Kemendagri sudah resmi melantik lima penjabat kepala daerah tingkat provinsi. Kelimanya, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, dan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kemenpora Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo.
 
Selanjutnya, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat, dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif