RUU TPKS Memuat 19 Jenis Kekerasan Seksual

Jakarta: Panja telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Bakal beleid tersebut mencantumkan belasan jenis kekerasan seksual. "Total itu 19 jenis kekerasan seksual," kata Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 April 2022. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu menjelaskan 19 jenis kekerasan seksual tersebut terbagi dua kelompok. Pembagian dilakukan karena pengaturan sanksi pidana tak sepenuhnya diatur dalam RUU TPKS.  Dia mencontohkan jenis kekerasan seksual yang sanksinya merujuk aturan perundang-undangan lain. Salah satunya, pemerkosaan yang sudah diatur dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Baca: Kinerja Panja RUU TPKS Diacungi Jempol Dia menyampaikan pengaturan pemerkosaan di revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih lengkap. Sehingga, tidak mungkin Panja memaksakan pengaturan sanksi pidana pemerkosaan di RUU TPKS. "Kita tidak ingin satu norma hukum diatur dalam 2 UU, karena akan terjadi overlapping,"ungkap dia. Jenis-jenis kekerasan seksual diatur dalam Pasal 4 RUU TPKS ayat 1 dan 2. Pasal 4 ayat 1 mengatur sembilan jenis kekerasan seksual yang pengaturan sanksi pidananya diatur di dalam RUU TPKS. Berikut ini sembilan jenis kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat 1: Pelecehan seksual non-fisik Pelecehan seksual fisik Pemaksaan kontrasepsi Pemaksaan sterilisasi Pemaksaan perkawinan Penyiksaan seksual Eksploitasi seksual Perbudakan seksual Kekerasan seksual berbasis elektronik. Sedangkan, Pasal 4 ayat 2 mengatur jenis kekerasan yang pengaturan pidananya merujuk pada aturan perundang-undangan lain. Berikut ini jenis kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2:  Perkosaan Perbuatan cabul Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual Pemaksaan pelacuran Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.