Lika Liku Menuju Pemilu 2024

Tahapan menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dimulai Juni 2022. Namun, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR belum menyelenggarakan rapat pembahasan awal Pemilu 2024 terkait Peraturan KPU (PKPU) dan penetapan anggaran pemilu. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan rapat pembahasan awal Pemilu 2024 digelar usai pelantikan anggota baru KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 11 April 2022. Di sisi lain, DPR bakal memasuki masa reses pada 14 April 2022. Rapat pembahasan awal PKPU dan anggaran Pemilu 2024 diprediksi efektif dilakukan pada 14 Mei 2022. DPR dan penyelenggara pemilu berlomba dengan waktu sebelum tahapan pesta demokrasi dimulai pada pertengahan Juni 2022. Hasil rapat pembahasan awal Pemilu 2024 merupakan pangkal pesta demokrasi lima tahunan. Tanpa itu, Badan Anggaran (Banggar) DPR tak bisa mengoordinasikan perkiraan dana dengan Kementerian Keuangan. Baca: Misinformasi Jadi Tantangan Besar Pemilu 2024 Wakil Ketua Banggar Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan pihaknya menunggu rapat koordinasi antara Komisi II dan penyelenggara pemilu. Saat ini, Komisi II sebatas menyepakati jadwal Pemilu 2024. Anggaran pemilu baru dibahas Banggar setelah ada keputusan final di komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri itu. "Nah nanti setelah diproses di Komisi II, kan baru masuk ke Banggar," ungkap Syarief saat dihubungi pada Rabu, 9 Maret 2022. Sementara itu, pembahasan PKPU juga tersendat. Komisi II ingin peraturan penyelenggaraan pemilu dirumuskan bersama penyelenggara pemilu terpilih periode 2022-2027. Persiapan Pemilu 2024 Semestinya Dapat Dibahas Ketua KPU periode 2017-2022 Ilham Saputra mengatakan keinginan itu yang menghambat perumusan PKPU. "Menurut hemat kami akan lebih baik, karena KPU bekerja sustainable, KPU bekerja berkesinambungan. Lebih baik kemudian soal tahapan, jadwal, dan program ini dibahas di masa periode kami," kata Ilham di Jakarta pada Rabu, 23 Maret 2022. Persiapan Pemilu 2024 jalan di tempat. Seluruh pihak hanya mengetahui kapan tahapan awal pesta demokrasi itu digelar, yakni pertenganan Juni 2022 atau 20 bulan sebelum hari H Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai rapat awal Pemilu 2024 dapat dilakukan tanpa menunggu pelantikan komisioner baru. Dia sepakat dengan Ketua KPU Ilham Saputra terkait urgensi pembahasan.     Menurut Lucius, pembahasan yang semakin cepat dapat memberi ruang diskusi untuk alternatif dan solusi terkait permasalahan pemilu. Dia membenarkan pernyataan Ilham Saputra terkait keberlanjutan kinerja KPU antarperiode. Penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu memiliki kesekretariatan yang kuat. Pembicaraan terkait tahapan tetap perlu dilakukan sekalipun komisioner baru belum dilantik. "Begitu pula DPR dan pemerintah juga harusnya terus berkoordinasi secara aktif dengan penyelenggara untuk menyiapkan tahapan Pemilu 2024 yang lebih baik," ujar Lucius kepada Medcom.id, Selasa, 5 April 2022. Lucius menilai tanpa menunggu komisioner yang baru, pembahasan bakal lebih panjang. Segala kemungkinan berupa potensi hambatan, solusi, keterbatasan, dapat dicarikan solusi dan jalan keluar. "Maka mestinya sih pembicaraan mengenai jadwal harus sudah mulai. Pembicaraan yang makin cepat dan keputusan yang semakin pasti akan mampu mengerem ketidakpastian yang muncul," kata Lucius.