Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) serius ingin meningkatkan produk dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh bahkan diperintahkan mengawasi realisasi kebijakan 40 persen alokasi anggaran di APBN, APBD, dan BUMN digunakan untuk belanja barang buatan Tanah Air.
"Menteri Keuangan, BPKP betul-betul mengawasi, sudah berapa sih transaksi yang ada? Lapor harian ke saya," kata Jokowi dalam acara 'Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia' di Bali, Jumat, 25 Maret 2022.
Kepala Negara bahkan mewanti-wanti jajarannya untuk taat pada instruksi tersebut. Dia mengingatkan ada konsekuensi jika alokasi belanja produk lokal dalam penggunaan anggaran daerah tidak mencapai 40 persen dari total belanja.
"Konsekuensinya, saya sudah sampaikan ke Menkeu, sudahlah. Kalau ada yang tidak semangat, potong DAK (Dana Alokasi Khusus) setuju? kelihatannya pada ngeri semua, tak potong betul nanti, DAU (Dana Alokasi Umum) hati-hati saya tahan jika ada yang tidak taat pada yang kita sepakati hari ini," ujarnya.
Konsekuensi juga berlaku bagi BUMN dan jajaran kementerian/lembaga yang tidak taat membelanjakan anggaran barang dan jasa sebanyak 40 persen untuk produk lokal. Jokowi bahkan tak segan meminta Menteri BUMN Erick Thohir mencopot direktur utama (dirut) di perusahaan pelat merah tersebut.
"BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, sudah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle. Kaya gini tidak bisa jalan, sudah di depan mata uangnya ada, uang-uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit dan saya awasi betul," ujar Jokowi.
Baca: Presiden Instruksikan 40% Anggaran Belanja Negara untuk Produk Lokal
Jokowi jengkel dengan kebiasaan belanja impor di jajaran pemerintah pusat, daerah hingga BUMN. Presiden merasa heran berbagai produk bisa dihasilkan di dalam negeri tapi tidak dibeli oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
Produk-produk impor malah berseliweran di kegiatan pemerintah. Produk impor tersebut antara lain closed circuit television (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu hingga suku cadang untuk traktor pertanian.
"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan. Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada tapi beli impor," kata Jokowi.
Jakarta: Presiden
Joko Widodo (Jokowi) serius ingin meningkatkan
produk dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh bahkan diperintahkan mengawasi realisasi kebijakan 40 persen alokasi
anggaran di APBN, APBD, dan BUMN digunakan untuk belanja barang buatan Tanah Air.
"Menteri Keuangan, BPKP betul-betul mengawasi, sudah berapa sih transaksi yang ada? Lapor harian ke saya," kata Jokowi dalam acara 'Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia' di Bali, Jumat, 25 Maret 2022.
Kepala Negara bahkan mewanti-wanti jajarannya untuk taat pada instruksi tersebut. Dia mengingatkan ada konsekuensi jika alokasi belanja produk lokal dalam penggunaan anggaran daerah tidak mencapai 40 persen dari total belanja.
"Konsekuensinya, saya sudah sampaikan ke Menkeu, sudahlah. Kalau ada yang tidak semangat, potong DAK (Dana Alokasi Khusus) setuju? kelihatannya pada ngeri semua, tak potong betul nanti, DAU (Dana Alokasi Umum) hati-hati saya tahan jika ada yang tidak taat pada yang kita sepakati hari ini," ujarnya.
Konsekuensi juga berlaku bagi BUMN dan jajaran kementerian/lembaga yang tidak taat membelanjakan anggaran barang dan jasa sebanyak 40 persen untuk produk lokal. Jokowi bahkan tak segan meminta Menteri BUMN Erick Thohir mencopot direktur utama (dirut) di perusahaan pelat merah tersebut.
"BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, sudah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu.
Reshuffle. Kaya gini tidak bisa jalan, sudah di depan mata uangnya ada, uang-uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit dan saya awasi betul," ujar Jokowi.
Baca:
Presiden Instruksikan 40% Anggaran Belanja Negara untuk Produk Lokal
Jokowi jengkel dengan kebiasaan belanja impor di jajaran pemerintah pusat, daerah hingga BUMN. Presiden merasa heran berbagai produk bisa dihasilkan di dalam negeri tapi tidak dibeli oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
Produk-produk impor malah berseliweran di kegiatan pemerintah. Produk impor tersebut antara lain
closed circuit television (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu hingga suku cadang untuk traktor pertanian.
"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan. Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada tapi beli impor," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
