Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta Djan Faridz didesak mencabut dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu termasuk soal pencalonan Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"DPP PPP diusulkan untuk tidak lagi memberikan dukungan bagi pencalonan Bapak Jokowi sebagai calon presiden pada periode berikutnya," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Muktamar Jakarta Jafar Alkatiri di Jalan Talang, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Desember 2017.
Menurut dia, sikap itu adalah salah satu hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III PPP Muktamar Jakarta yang dihadiri 32 dewan pimpinan wilayah (DPW) se-Indonesia pada Rabu ini. Para pengurus DPW menilai kebijakan Jokowi tidak mencerminkan keadilan.
Salah satu yang disorot adalah kebijakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang tak kunjung mengeluarkan surat keputuran (SK) pengesahan kepengurusan PPP Muktamar Jakarta. Langkah Menkumham dianggap mengesampingkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Baca: Calon Alternatif Mungkin Muncul di Pilpres 2019
"Ini merupakan bentuk pelemahan terhadap PPP oleh kekuasaan. Sesungguhnya ini juga telah mencederai pilar demokrasi dan amanah UUD 1945," pungkas dia.
Seperti diketahui, Djan sempat menyampaikan dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi sekitar pertengahan 2017. Saat itu, Djan menilai Jokowi dekat dengan umat Islam.
Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta Djan Faridz didesak mencabut dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu termasuk soal pencalonan Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"DPP PPP diusulkan untuk tidak lagi memberikan dukungan bagi pencalonan Bapak Jokowi sebagai calon presiden pada periode berikutnya," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Muktamar Jakarta Jafar Alkatiri di Jalan Talang, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Desember 2017.
Menurut dia, sikap itu adalah salah satu hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III PPP Muktamar Jakarta yang dihadiri 32 dewan pimpinan wilayah (DPW) se-Indonesia pada Rabu ini. Para pengurus DPW menilai kebijakan Jokowi tidak mencerminkan keadilan.
Salah satu yang disorot adalah kebijakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang tak kunjung mengeluarkan surat keputuran (SK) pengesahan kepengurusan PPP Muktamar Jakarta. Langkah Menkumham dianggap mengesampingkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Baca: Calon Alternatif Mungkin Muncul di Pilpres 2019
"Ini merupakan bentuk pelemahan terhadap PPP oleh kekuasaan. Sesungguhnya ini juga telah mencederai pilar demokrasi dan amanah UUD 1945," pungkas dia.
Seperti diketahui, Djan sempat menyampaikan dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi sekitar pertengahan 2017. Saat itu, Djan menilai Jokowi dekat dengan umat Islam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
