DPR Khawatir Implementasi Kurikulum Merdeka Tidak Berlanjut

Jakarta: Anggota Komisi X DPR Rano Karno khawatir jika Kurikulum Merdeka tidak bisa dilanjutkan di masa mendatang. Ia menilai dampak positif dari implementasi Kurikulum Merdeka sudah bisa dirasakan masyarakat. "Jadi memang kekhawatiran kita kalau Kurikulum Merdeka ini nanti dijadikan program (kurikulum) nasional, mudah-mudahan tidak terjadi perubahan," ujar Rano Karno, Jumat, 8 Maret 2024. Rano Karno menyatakan dukungannya terhadap Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Bahkan, dia mendorong Kurikulum Merdeka disahkan dalam Undang-Undang (UU) agar terus diimplementasikan walaupun terdapat pergantian kepemimpinan. "Jadi kalau memang Kurikulum Merdeka ini jadi program (kurikulum) nasional, harus masuk ke dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar punya kekuatan. Jadi sekali lagi, saya setuju dengan Kurikulum Merdeka ini," kata Rano.   Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Adrianus Asia Sidot mengatakan Kurikulum Merdeka merupakan sebuah terobosan di sektor pendidikan Indonesia yang patut mendapatkan apresiasi. Sidot berharap para pejabat di jajaran birokrasi dapat mengawal Kurikulum Merdeka saat ada kepemimpinan menteri baru.  "Kami selalu mendorong para pemangku kepentingan pendidikan di daerah untuk selalu mengikuti, memperdalam, meningkatkan kompetensi terkait Kurikulum Merdeka dari Merdeka Belajar ini," papar Sidot. Kemudian, anggota komisi X lainnya, Hetifah Sjaifudian menyatakan implementasi Kurikulum Merdeka sudah melahirkan hal positif yang dirasakan masyarakat. Hetifah mendorong adanya penyelesaian regulasi pendukung demi menjaga keberlanjutan Kurikulum Merdeka, terutama pada penghujung periode jabatan DPR RI yang akan selesai pada tahun ini.  "Kita harus fokus kepada berbagai aspek menyangkut regulasi maupun petunjuk-petunjuk teknis. Supaya there is no point to return," jelas Hetifah. Menurut Anggota Komisi X DPR Dede Yusuf, implementasi Kurikulum Merdeka perlu memperkuat pendampingan di tingkat satuan pendidikan. Sebab, masih ada sekolah-sekolah yang melaksanakan Kurikulum Merdeka secara mandiri. "Sehingga pesan dari sekolah dan kawan kawan meminta agar dukungan (pendampingan) lebih banyak lagi," tutur Dede. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP Kemendikbudristek) Anindito Aditomo menyebut dampak implementasi Kurikulum Merdeka pada peningkatan skor literasi dan numerasi. Hasil Asesmen Nasional 2021-2023 menunjukkan tingkat literasi dan numerasi di SMP/MTS/sederajat dan SMA/MA/sederajat yang menggunakan Kurikulum Merdeka meningkat setiap tahunnya. "Semakin lama sebuah sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka, maka semakin tinggi peningkatan literasi dan numerasinya," jelas Anindito. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim mengatakan Program Merdeka Belajar saat ini tidak hanya menjadi sebuah kebijakan, tetapi sudah menjadi sebuah gerakan. Jika program itu sudah dimiliki para murid, guru, mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya, maka akan sulit untuk ditarik kembali karena sudah dirasakan manfaatnya. "Dengan adanya transisi pemerintahan baru, saya yakin bahwa program-program terbaik kami ini akan terus dilanjutkan, karena dampaknya sudah sangat besar dilapangan," tutur Nadiem.