Jakarta: Pengamat Kebijakan Agus Pambagio menilai transaksi nontunai di pemerintahan yang digaungkan Kementerian Dalam Negeri sangat baik. Kebijakan itu dinilai bisa mencegah tindak pidana korupsi.
"Semua yang nontunai itu bagus, karena kan enggak berhubungan sama orang, sehingga akan mengurangi proses korupsi," ucap Agus saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 22 Desember 2019.
Kendati begitu, menurut Agus, sistem transaksi nontunai perlu dijaga dengan baik. Ini agar tak disalahgunakan oleh orang yang mengoperasikan sistem.
"Kalau peraturannya bagus, tapi orang (yang mengoperasikan) mengakali supaya dia bisa ambil duit sama saja. Makanya perlu pengawasan," jelas dia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mewacanakan transaksi nontunai di lingkungan pemerintahan. Langkah ini dinilai membuat aliran dana dapat dipantau lebih mudah lewat sistem terkomputerisasi.
"Sehingga, semua aliran dananya bisa diketahui transfer dari pusat," kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Desember 2019.
Mantan Kapolri itu sudah membicarakan konsep tersebut dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Pihak terkait sedang menyatukan suara soal wacana ini.
Jakarta: Pengamat Kebijakan Agus Pambagio menilai transaksi nontunai di pemerintahan yang digaungkan Kementerian Dalam Negeri sangat baik. Kebijakan itu dinilai bisa mencegah tindak pidana korupsi.
"Semua yang nontunai itu bagus, karena kan enggak berhubungan sama orang, sehingga akan mengurangi proses korupsi," ucap Agus saat dihubungi
Medcom.id, Minggu, 22 Desember 2019.
Kendati begitu, menurut Agus, sistem transaksi nontunai perlu dijaga dengan baik. Ini agar tak disalahgunakan oleh orang yang mengoperasikan sistem.
"Kalau peraturannya bagus, tapi orang (yang mengoperasikan) mengakali supaya dia bisa ambil duit sama saja. Makanya perlu pengawasan," jelas dia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mewacanakan
transaksi nontunai di lingkungan pemerintahan. Langkah ini dinilai membuat aliran dana dapat dipantau lebih mudah lewat sistem terkomputerisasi.
"Sehingga, semua aliran dananya bisa diketahui transfer dari pusat," kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Desember 2019.
Mantan Kapolri itu sudah membicarakan konsep tersebut dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Pihak terkait sedang menyatukan suara soal wacana ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DMR)
