Jakarta: Sejumlah kementerian masih berusaha menuntaskan perampingan eselon III dan IV. Perampingan eselon ini program yang diinstruksikan langsung Presiden Joko Widodo. Tiap lembaga berpacu dengan waktu.
"(Target perampingan rampung) minggu keempat Juni 2020," ujar pelaksana tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara Paryono kepada Medcom.id, Senin, 20 Januari 2020.
Perampingan eselon di kementerian tercantum pada Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Sementara perampingan di jajaran pemerintah daerah tercantum pada SE MenPAN-RB Nomor 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.
KemenPAN-RB mencatat lebih dari 4,2 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 30 Juni 2019. Sebanyak 450.268 pegawai merupakan pejabat eselon III dan V.
Paryono menyebut BKN turut membantu mewujudkan perampingan eselon. Ada sejumlah langkah kritis penataan ke depan seperti penataan organisasi dan penataan jabatan fungsional.
"Juga transformasi jabatan serta pengawasan dan pengendalian," imbuh Paryono.
Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo, Minggu, 20 Oktober 2019. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.
Investasi penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi panjang, kata Jokowi, harus dipangkas. Hal itu dianggap penting untuk memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang.
"Eselon harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Jakarta: Sejumlah kementerian masih berusaha
menuntaskan perampingan eselon III dan IV. Perampingan eselon ini program yang diinstruksikan langsung Presiden Joko Widodo. Tiap lembaga berpacu dengan waktu.
"(Target perampingan rampung) minggu keempat Juni 2020," ujar pelaksana tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara Paryono kepada
Medcom.id, Senin, 20 Januari 2020.
Perampingan eselon di kementerian tercantum pada Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Sementara perampingan di jajaran pemerintah daerah tercantum pada SE MenPAN-RB Nomor 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.
KemenPAN-RB mencatat lebih dari 4,2 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 30 Juni 2019. Sebanyak 450.268 pegawai merupakan pejabat eselon III dan V.
Paryono menyebut BKN turut membantu mewujudkan perampingan eselon. Ada sejumlah langkah kritis penataan ke depan seperti penataan organisasi dan penataan jabatan fungsional.
"Juga transformasi jabatan serta pengawasan dan pengendalian," imbuh Paryono.
Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo, Minggu, 20 Oktober 2019. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.
Investasi penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi panjang, kata Jokowi, harus dipangkas. Hal itu dianggap penting untuk memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang.
"Eselon harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
