Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Medcom.id/Ahmad Mustaqim
Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Medcom.id/Ahmad Mustaqim

Mahfud MD Bakal Bedah Kasus HAM

Nasional kasus ham
Ahmad Mustaqim • 29 Oktober 2019 06:53
Yogyakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berkomitmen menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM. Dia ingin perkara ini selesai di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.
 
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan masalah pelanggaran HAM sudah ada parameternya, misalnya soal kasus di Papua. Namun, kasus HAM peristiwa 1965 tidak mudah untuk diusut.
 
"Orang mau nuntut tahun 65, harus selesaikan, (orang yang terlibat) sudah ndak ada semua. Mungkin ada yang umur 90, satu-dua orang itu sudah pikun, tanggung jawab hukumnya sudah susah diminta," kata Mahfud di Kampus Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Jalan Cik Ditiro Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Menteri Pertahanan 2000–2001 itu, kasus semacam ini perlu dibahas lebih lanjut. Di sisi lain, kata dia, siapa yang dituding bersalah masih terjadi saling klaim.
 
"Dulu kita punya Undang-undang KKR namanya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kenapa kita tidak buka itu aja?" ucap dia.
 
Namun, dia menekankan belum ada keputusan final soal masalah ini. Mahfud beralasan dirinya baru bekerja sebagai menko polhukam sekitar empat hari. Ia belum sempat mengadakan rapat dengan jajarannya dan kementerian lain.
 
"Tapi kita semua bertekad untuk menyelesaikan periode ini dengan jelas. Tidak menggantung-gantung lagi. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak," kata dia.
 
Komisi Nasional (Komnas) HAM sempat merilis sembilan kasus HAM berat yang harus diselesaikan. Peristiwa itu terjadi sejak 1965.
 
Kasus-kasus itu meliputi peristiwa 1965-1966; peristiwa Talangsari, Lampung 1998; peristiwa penembakan misterius 1982-1985; peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II; peristiwa kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa 1997-1998; peristiwa Wasior dan Wamena; peristiwa simpang KAA 3 Mei 1999 di Aceh; serta peristiwa rumah Geudong dan Pos Sattis di Aceh.
 
Kejaksaan Agung dituntut menyelesaikan sembilan berkas pelanggaran HAM berat itu setelah sebelumnya dikembalikan ke Komnas HAM. Hal itu penting sebagai komitmen pemerintah menyelesaikan kasus HAM masa lalu.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif